Ilustrasi perikanan. [FOTO: Ampelsa/Antara]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (FKP-Unsyiah) Banda Aceh Prof Muchlisin menilai Pemerintah Aceh belum memiliki perencanaan yang matang berbasis data ilmiah dan fakta dalam mengelola sektor perikanan. 

"Selama ini di perencanaan mungkin belum sepenuhnya berdasarkan data ilmiah dan fakta di lapangan, sehingga begitu direncanakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, kondisi alam, budaya masyarakat dan seterusnya," kata Prof Muchlisin, Sabtu (10/8/2019).

Pernyataan tersebut diutarakan guru besar perguruan tinggi "Jantong Hate" rakyat Aceh itu saat dimintai tanggapan terkait dengan keseriusan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan potensi perikanan yang dimiliki provinsi paling barat Indonesia.

Ia menjelaskan, selama ini penyusunan perencanaan yang dilakukan pemerintah tidak melibatkan para akademisi dari kampus. Padahal data-data ilmiah juga menjadi dasar penyusunan pengelolaan perikanan tersebut sebagian besarnya ada di kampus.

"Data ilmiah itu harus melibatkan kampus. Tapi kawan-kawan di dinas mungkin merasa tidak penting itu data ilmiah, mungkin mereka hanya melihat fakta-fakta. Fakta yang disajikan itu perlu dilakukan kajian," ujar Muchlisin.

Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh terkesan belum serius mengelola industri perikanan di daerah "Serambi Mekkah" ini.

Hal itu mengacu pada alokasi anggaran untuk sektor tersebut sangat sedikit, sebesar Rp 417 milliar atau 2,4 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 bernilai Rp17,104 triliun.

"Kalau anggaran juga masalah, pengalokasian anggaran kecil sekali tidak sampai lima persen. Jadi bagaimana mau kita bilang perikanan maju kalau stimulus dari pemerintah saja rendah. Semua pembangunan itu tugas pemerintah menyediakan infrastruktur, harus disediakan dengan baik dan lengkap," ungkapnya.

Menurut dia, investasi di sektor perikanan di Aceh cukup besar, dan fungsi pemerintah diantaranya menyiapkan infrastruktur yang memadai serta mengalokasikan biaya perawatan yang cukup.

"Tidak sedikit pembangunan infrastruktur belum difungsikan sebagaimanna mestinya dan berujung pada mubazir," demikian kata Muchlisin.(red/Antara)