DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat di Aceh perlu memperkuat aspek perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama dalam kasus yang melibatkan relasi kuasa.
Regulasi tersebut dinilai tidak cukup hanya mengatur sanksi bagi pelanggar, tetapi juga harus memuat langkah pencegahan, pendampingan psikologis, rehabilitasi, dan pembinaan.
Hal itu disampaikan Dosen Psikologi sekaligus Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ismiati, dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Menurut Ismiati, persoalan perilaku seksual tidak dapat dipahami hanya melalui aspek anatomis. Ada proses interaksi, tahapan perilaku, serta konteks hubungan antarpihak yang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan norma hukum.
“Persoalan perilaku seksual tidak bisa dilihat hanya dari aspek anatomis. Ada proses, interaksi, dan konteks yang perlu dipahami secara utuh,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan qanun adalah pemahaman mengenai persetujuan atau consent. Persetujuan yang terlihat secara lahiriah belum tentu mencerminkan kehendak bebas seseorang.
Dalam hubungan yang tidak seimbang, tekanan, ketergantungan, maupun penyalahgunaan otoritas dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan dan menyampaikan persetujuan.
Ismiati mencontohkan relasi antara pengajar dan peserta didik di lingkungan pendidikan maupun pesantren. Hubungan semacam itu memiliki perbedaan posisi dan kewenangan sehingga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan aturan perlindungan.
“Ketika terdapat relasi kuasa, kita perlu melihat apakah persetujuan itu benar-benar diberikan secara bebas atau justru dipengaruhi tekanan dan ketergantungan,” katanya.
Karena itu, menurut dia, penilaian terhadap suatu peristiwa tidak cukup hanya melihat tindakan yang dilakukan. Regulasi juga perlu mempertimbangkan latar belakang hubungan, posisi masing-masing pihak, serta kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu perbuatan.
Selain perlindungan, Ismiati menekankan pentingnya memperkuat fungsi pencegahan dalam Qanun Hukum Jinayat. Menurut dia, regulasi seharusnya tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran.
“Jangan hanya melihat bagaimana penanganan setelah suatu peristiwa terjadi. Upaya pencegahan juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan, kata Ismiati, ialah memperkuat aturan turunan berupa kode etik di lingkungan kerja dan lembaga pendidikan. Pedoman tersebut diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan, membangun mekanisme pengawasan, serta mencegah penyalahgunaan posisi dalam hubungan antarpihak.
Ia juga mengingatkan pentingnya aspek rehabilitasi dan pendampingan psikologis. Penanganan perkara yang berkaitan dengan perilaku seksual perlu memperhatikan kondisi psikologis pihak-pihak yang terlibat, terutama kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban.
Di sisi lain, pendekatan pembinaan juga perlu dirumuskan secara tepat agar penanganan persoalan tidak berhenti pada pemberian sanksi.
Ismiati menilai, penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu. Perspektif psikologi perlu dipertimbangkan bersama aspek hukum, agama, sosial, dan budaya agar aturan yang dihasilkan dapat menjawab kompleksitas persoalan di masyarakat.
“Persoalan ini membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu. Dengan begitu, regulasi yang disusun dapat melihat persoalan secara lebih utuh,” tutupnya.