Jum`at, 19 September 2025
Beranda / Berita / Aceh / Perkim Aceh: Dari 2.000 Usulan Hanya 1.470 Penerima RLH yang Lolos Verifikasi

Perkim Aceh: Dari 2.000 Usulan Hanya 1.470 Penerima RLH yang Lolos Verifikasi

Kamis, 18 September 2025 23:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri. [Foto: Humas Aceh]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, meluruskan informasi yang beredar terkait kabar pembatalan pembangunan rumah layak huni (RLH) tahun 2025.

Ia menegaskan, program tersebut tetap berjalan, hanya saja jumlah penerima menyesuaikan dengan hasil verifikasi ketat yang dilakukan pemerintah.

“Sejak awal pemerintah merancang pembangunan 2.000 unit RLH. Namun setelah melalui verifikasi lapangan dan proses terbuka lewat media massa, hanya 1.470 calon penerima yang dinyatakan memenuhi syarat. Jadi bukan dibatalkan, melainkan yang layak memang sebanyak itu,” ujar Aznal dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, angka 1.470 unit bukan bentuk pengurangan, melainkan hasil seleksi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Verifikasi dilakukan secara transparan agar rumah yang dibangun benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.

“Kami tidak pernah membatalkan rumah untuk rakyat miskin. Justru kami ingin memastikan setiap unit yang dibangun sesuai ketentuan dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Aznal menambahkan, proses pembangunan fisik RLH sudah mulai berjalan di sejumlah lokasi. Hanya saja, sebagian realisasi menunggu penyesuaian anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P).

“Prinsipnya jelas, rumah yang sudah lulus verifikasi tetap akan dibangun. Hanya tinggal menyesuaikan alokasi anggaran dalam APBA-P yang sedang dibahas,” jelasnya.

Ia juga mengajak publik untuk tidak terjebak pada asumsi adanya pembatalan program. Dinas Perkim, kata dia, tetap membuka diri terhadap masukan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih baik.

“Kami terbuka terhadap kritik dan saran. Pemerintah Aceh berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan hunian yang layak,” pungkas Aznal. [*]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
bpka - maulid