[Foto: Doc. Kementan]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Digitalisasi pertanian dinilai berpengaruh positif mendorong akselerasi produktivitas pertanian secara menyeluruh. Alasannya kualitas dan kuantitas saja belum cukup, harus didukung kecepatan untuk memenangkan persaingan pasar.

Menurut Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan BPPSDMP Kementan) Leli Nuryati yang dibacakan Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan I Wayan Ediana saat ini pembangunan pertanian bertumpu pada penyuluhan. Di lapangan, penyuluh mendampingi petani dan pelaku usaha tani. Di jagat maya, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terhubung Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian RI di Jakarta.

"Digitalisasi pertanian mau tidak mau harus diterapkan secara masif agar bisa berkomunikasi antara pusat dan daerah. Daerah dengan daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan bagi kepentingan petani dan pelaku usaha tani," kata dia berdasarkan rilis yang diterima, Kamis (15/10).

Leli Nuryati menambahkan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan digitalisasi pertanian dengan penerapan KostraTani pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) harus masif, agar petani dan penyuluh aktif mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"KostraTani dan AWR membuka ruang komunikasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah lebih harmonis," kata dia.

Kegiatan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Penyuluh Kecamatan dan Pelatihan Penyuluhan Pertanian Berbasis Teknologi Informasi (IT) Provinsi Aceh dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh A Hanan. Pelatihan diikuti 60 peserta terdiri atas koordinator penyuluh pertanian dan widyaiswara dari seluruh kabupaten di Aceh.

"Kontribusi penyuluh sangat baik, terbukti dari output berupa produksi padi Aceh sudah masuk jajaran delapan besar nasional. Produktifitas meningkat dari 5,2 ton menjadi 5,53 ton per hektar," kata A Hanan membuka kegiatan pelatihan yang diikuti 60 peserta dari seluruh kabupaten, yakni koordinator BPP dan widyaiswara Aceh.

I Wayan Ediana mengapresiasi komitmen penyuluh pertanian di Aceh mendukung paradigma pertanian berbasis IT, dengan terhubungnya 273 BPP di seluruh Provinsi Aceh ke pusat data pertanian AWR di Jakarta.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo bahwa harus ada cita-cita untuk meningkatkan produktifitas dan memajukan managemen secara baik. Dalam hal ini, sistem modernisasi harus digunakan secara tepat melalui AWR dan Kostratani.

Hal itu digarisbawahi oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi yang berupaya memperkuat koordinasi hubungan kerja sekaligus meningkatkan komitmen para penanggung jawab kegiatan pendampingan KostraTani.

"BPP adalah ´rumah penyuluh´ melaksanakan kelima fungsi KostraTani sebagai pusat data dan informasi, gerakan pembangunan pertanian, pembelajaran, konsultasi agribisnis, dan pengembangan jejaring dan kemitraan," kata Dedi Nursyamsi.

Langkah tersebut, untuk menjaga kontinyuitas dan kualitas data yang di-input melalui aplikasi laporan utama dari KostraTani, terutama penguatan peran Kostrada di tingkat kabupaten dan Kostrawil di tingkat provinsi.

"Bagaimana optimalisasinya, gubernur maupun bupati dan walikota segera melegalisasi keberadaan Kostrada dan Kostrawil mendukung KostraTani," kata I Wayan Ediana mengutip Kapusluh.

Kabid I Wayan Ediana mengingatkan para Koordinator BPP KostraTani segera mengirimkan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Juga diingatkan tenaga penyuluh honorer (THL) yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus passing grade, untuk mengusulkan formasi pengangkatannya menjadi Aparatur Sipil Negara kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-P3K) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) [Republika].