Dialeksis.com - Para petani di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), usai lebaran Idul Fitri mengeluhkan harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang mengalami penurunan dratis hingga mencapai 50 persen dari harga sebelumnya.

Salah seorang petani di Kecamatan Babahrot, Muazam di Blangpidie, Senin mengatakan, sebelum memasuki bulan Ramadhan, harga TBS ditampung pabrik pengolahan minyak mentah atau CPO mencapai Rp1.700/kilogram.

Namun, lanjut dia, sejak memasuki bulan puasa, harga TBS tersebut secara berangsur-angsur terus mengalami penurunan hingga usai lebaran Idul Fitri ini harganya ditampung oleh pengusaha pabrik CPO hanya sekitar Rp920/kilogram.

"Usai lebaran Idul Fitri ini harga sawit anjlok sekali, sangat menekan kami petani, sebab harga TBS saat ini ditampung oleh pabrik CPO Raja Marga Rp920/kilogram. Itu harga pabrik di Kabupaten Nagan Raya, kalau harga beli di lapangan kisaran Rp650/kilogram," ungkapnya.

Muazam yang juga mantan Asisten Pemkab Abdya itu menduga anjloknya harga pembelian TBS oleh pihak pabrik CPO tersebut diduga sengaja dilakukan oleh para toke (pedagang) untuk meraup keutungan lebih banyak tanpa menghiraukan jeritan petani di perkebunan sawit rakyat.

Buktinya, kata dia, harga dollar beberapa bulan terakhir terus mengalami kenaikan. Sementara harga penjualan TBS kelapa sawit ke pabrik-pabrik terus mengalami penurunan, bahkan harganya anjlok hingga ke level terendah.

"Toke-toke pabrik CPO terkesan sangat memeras petani. Mereka membeli hasil komoditi petani dengan harga yang ditentukan sesuka hatinya. Yang anehnya pemerintah daerah pun terkesan diam membisu terkait anjloknya harga tersebut," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, Gubernur Aceh selaku kepala pemerintah provinsi bersama dengan para bupati dan wali kota mengeluarkan komentar terkait hal ini supaya para toke pabrik CPO dan pedagang pengumpul di lapangan tidak mempermainkan harga TBS di tingkat masyarakat tani.

"Waktu kampanye dulu berjanji dengan seribu janji manis pada petani bahwa harga berbagai komoditi kita pertahankan. Tapi setelah duduk manis jadi penguasa seorangpun pejabat tidak berbicara terkait harga TBS yang semakin anjlok ini," ungkapnya.

Ia berkata, Pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah tingkat kabupaten/kota itu memiliki wewenang penuh untuk mengontrol harga jual berbagai komoditi agar tidak dipermainkan oleh toke ataupun oleh para pedagang pengumpul di pedesaan.

"Seharusnya pemerintah daerah harus tegas dan menegur pabrik-pabrik CPO yang ada di Provinsi Aceh. Kalau mereka tidak membeli TBS dengan harga standar nasional tutup saja pabrik tersebut, baru mereka tidak berani permainkan harga lagi," demikian Muazam. (Antara)