kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Pimpin Apel Gabungan Perdana 2019, Aminullah Paparkan Prestasi Banda Aceh dalam Setahun Terakhir

Pimpin Apel Gabungan Perdana 2019, Aminullah Paparkan Prestasi Banda Aceh dalam Setahun Terakhir

Senin, 07 Januari 2019 19:03 WIB

Font: Ukuran: - +


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memimpin apel gabungan perdana tahun ini, Senin (7/1/2019) di halaman balai kota. Dalam amanatnya, Aminullah memaparkan beragam penghargaan dan prestasi yang telah diraih Banda Aceh dalam kurun waktu setahun terakhir.

"Alhamdulillah, pada 2018 lalu banyak sekali prestasi atau penghargaan yang telah kita raih dan menjadi tolak ukur kemajuan Banda Aceh. Saya berharap semua penghargaan itu harus mampu kita pertahankan dan tingkatkan pada masa mendatang," katanya.

Ia merincikan, sederet prestasi dan penghargaan tersebut di antaranya Anugerah KASN 2018 atas kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka, Peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017 oleh KPK-RI, dan Anugerah Pesona Indonesia (API) 2018 untuk Kategori Wisata Halal Terpopuler.

"Kemudian ada juga penghargaan istimewa dari Kemenkeu RI atas keberhasilan Banda Aceh meraih opini WTP 10 kali berturut-turut atas laporan keuangan dari 2008-2017. Lalu penghargaan sebagai Kepala Daerah Pembina Pelayanan publik dengan predikat Sangat Baik 2018 dari KemenPAN-RB, Wali Kota Entrepreneur Award 2018, dan masih banyak lagi," ungkapnya.

Pemko Banda Aceh, sambungnya, juga telah melaksanakan beragam pembangunan yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Pembangunan dan peningkatan jalan selama 2018 telah terealisasi sepanjang lebih kurang 8,3 kilometer, sementara rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang tertangani sepanjang lebih kurang 7,3 kilometer."

"Penanganan kawasan kumuh melalui penataan pemukiman dan bantaran sungai juga telah kita lakukan di 40 gampong. Selain itu, sebagai bagian dari upaya penuntasan permasalahan air minum, 10.867 meter jaringan pipa juga telah kita rampungkan selama 2018," ungkapnya lagi.

Dalam bidang ekonomi, sebutnya, telah dibentuk dan diresmikan operasional lembaga keuangan mikro PT Mahirah Muamalah Syariah guna membangkitkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Banda Aceh. "Sejalan dengan itu, beberapa pasar kita revitalisasi seperti Pasar Gampong Kampong Baru, Pasar Batoh, Pasar Peuniti, dan Pasar Kartini Peunayong," katanya.

"Dalam bidang kesejateraan sosial/masyarakat, pemerintah kota juga telah merealisasikan bantuan santunan kematian dan bantuan persalinan bagi seluruh warga kota," katanya lagi.

Dan pada 2019, ungkap Aminullah, Pemko Banda Aceh memiliki tiga prioritas pembangunan, yaitu: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; serta memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Dalam 2019 ini di antaranya kita akan membangun Puskesmas Batoh, dan menerapkan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dimana kita akan mulai menerapkan sanksi bagi para perokok yang merokok di tempat tertentu. Target lainnya adalah melanjutkan program pemberian bantuan paket persalinan bagi keluarga kurang mampu."

Di samping itu, Pemko Banda Aceh juga mulai menerapkan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. "Aturan tersebut melarang warga untuk membuang sampah sembarangan. Bagi warga yang melanggar akan dikenakan sanksi, baik pidana maupun denda," kata Aminullah.

Pada apel gabungan yang diikuti oleh segenap pegawai Pemko Banda Aceh tersebut, wali kota turut menyerahkan penghargaan kepada 11 gampong dengan capaian penerimaan PBB-P2 2018. Ke-11 Gampong itu yakni Gampong Laksana, Peunayong, Lamtemen Timur, Kuta Alam, Sukaramai, Geuceu Kayee Jato, Kota Baru, Surien, Lamjame, Pande, dan Gampong Blang.

Penghargaan juga diberikan kepada SKPK pengelolaa PAD Non BLUD yang telah mencapai realisasi penerimaan PAD 2018 terbaik yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persentase capaian target sebesar 102,18 persen, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan 125,94 persen, dan Badan Pengelolaan Keuangan 108,56 persen.

Terakhir, wali kota menyampaikan penghargaan kepada Disdukcapil dan DPMPTSP atas Raihan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat WBK ini diharapkan dapat semakin meneguhkan pewujudan good and clean government di jajaran Pemko Banda Aceh. (Jun)

Keyword:


Editor :
Jaka Rasyid

riset-JSI
Komentar Anda