DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Drs Azmi, MAP, mengatakan bahwa penyelesaian masalah terkait status 4 pulau di wilayah tersebut perlu didasarkan pada kajian aspek sejarah dan kepemilikan.

Menurut Drs Azmi penting memahami sejarah dan latar belakang nama-nama pulau tersebut serta siapa yang memiliki hak kepemilikan atas aset-aset yang ada di pulau-pulau tersebut. 

“Makanya kita meminta Pemerintah Pusat memfaslitasi pertemuan dengan Pemerintah Sumut dan Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil untuk melihat fakta-fakta yang ada, ini dilihat dari asal usul pulau itu, dari sisi nama ditinjau kenapa ini namanya Pulau Mangkir,pasti ada asal-usulnya, dari sini nanti menunjukkan pulau ini milik daerah mana,” kata Drs Azmi kepada DIALEKSIS.COM, Selasa (5/9/2023). 

Selain itu kata Azmi penting juga memperhatikan adat isti adat yang berlaku di pulau-pulau tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Menurut Azmi, adat isti adat yang telah berlaku lama tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan dan pengawasan pulau-pulau tersebut. 

“Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengelolaan pulau-pulau tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan tradisional yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh,” katanya.

Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, kepemilikan, dan adat isti adat yang berlaku, Azmi berharap bahwa pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau tersebut akan terbukti pulau tersebut milik pemerintah mana.

“Ini hanya kesalahan pada dokumen penentuan titik koordinat oleh pejabat masa lalu, sehingga itu menjadi acuan kemendagri,” pungkas Azmi.