Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh Muhammad Khaidir. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Bireuen Aulia Sofyan PhD setelah dilantik pada Agustus 2022 lalu, sudah memasuki kurun waktu 8 bulan menjabat, sejumlah masyarakat dan mahasiswa Bireuen ramai-ramai mengkritisi kepemimpinan Aulia Sofyan. Hal ini disebabkan karena Aulia Sofyan lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta ketimbang di Bireuen.

Selanjutnya, melalui Kabag Prokopim Setdakab Bireuen Azmi SKom MM, Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan menyampaikan klarifikasi. Dirinya mengatakan, dari akhir bulan April sampai awal bulan Mei 2023 kegiatan Pj Bupati Bireuen sangat padat di luar daerah, hal itu dilakukan untuk kemajuan Kabupaten Bireuen.

"Pj Bupati harus menjemput program kegiatan di Pemerintahan Pusat (Kementerian atau Lembaga). Sebagaimana kita ketahui jabatan Aulia Sofyan, Ph.D sebelum dilantik menjadi Pj Bupati Bireuen adalah Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan Setjen DPR RI, sehingga banyak peluang untuk membawa pulang program kegiatan di Kementerian untuk Pemerintah Kabupaten Bireuen dan tidak lepas pula dukungan dari Kepala Dinas untuk menyiapkan usulan program yang dituangkan dalam bentuk proposal,” kata Kabag Prokopim Setdakab Bireuen Azmi SKom MM melalui pernyataan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Selasa (2/5/2023).

Namun, ternyata penjelasan tersebut memicu reaksi meluas dari publik, salah satunya dari Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh Muhammad Khaidir. 

Menurut Khaidir, PJ Bupati Bireuen tidak memiliki konsep atau roadmap yang terukur, sistematis dan solutif dalam membawa perubahan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bireuen. 

“Aulia Sofyan selalu membungkus pembenaran menjemput program, padahal tidak menjemput. Pernyataannya terkesan hanya alibi pembenaran,” ujar Khaidir kepada Dialeksis.com, Rabu (3/5/2023). 

Kemudian, kata dia, Pj Bupati Aulia Sofyan selama delapan bulan tidak punya terobosan. Apakah dalam hitungan delapan bulan tidak cukup untuk membuat terobosan program pro rakyat. 

“Janganlah terus menurus menyebut sedang diperjuangkan, sedangkan kondisi perekonomian masyarakat saat ini di ujung tanduk dan sangat berharap perekonomian tumbuh serta berputar di daerah,” tegasnya. 

Menurutnya, PJ Bupati harus menunjukkan kepada masyarakat Bireuen secara nyata program apa yang sudah dijemput. Jangan seolah-olah mengatasnamakan kepentingan masyarakat Bireuen faktanya tidak menghasilkan apapun. 

Dalam hal pernyataan yang disampaikan oleh Pj bupati Bireuen, kata Khaidir, bisa dikatakan hanya lip service atau "layanan bibir". Artinya kata lip service ialah keramahan di mulut saja. Hal itu merupakan bentuk sindiran terhadap seseorang yang kerap mengobral janji manis.

Khaidir menyarankan kepada Pj Bupati Bireuen untuk menyampaikan kendala dan hambatan yang dialaminya bersama Forkopimda setempat untuk mencari solusi, bukan malah membenarkan pernyataan dalam hal membawa pulang program yang sedang digodok itu, seolah-olah bulan depan terealisasi. (Nor)