Usman Lamreung. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM|  Banda Aceh - Beberapa bulan Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan berakhir masa tugasnya dan di gantikan PJ Gubernur yang ditunjuk oleh Mendagri nantinya. Namun tentu ini menjadi sebuah masalah yang kompleks di Aceh.

Disaat banyaknya masalah yang ada di semua sektor, masa Gubernur Aceh sudah akan segera berakhir.

Pengamat Politik, Usman Lamreung mengatakan, permasalahan di Aceh ini sudah kompleks sekali.

“Semua sektor masalahnya berat sekali, seperti Pendidikan, Keuangan, Komoditas Pangan, Infrastruktur dan yang paling utama yaitu Kesehatan,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Selasa (5/4/2022).

Seharusnya, kata Usman, Pj Gubernur harus ada strategi dalam penanganan berbagai masalah di Aceh. Dan memahami masalah dan tau bagaimana masalah tersebut bisa diselesaikan “Karena itu penting sekali PJ Gubernur harus punya pengalaman luar biasa dalam menangani Aceh nantinya,” sebutnya.

DOKA 1 Persen

“PJ Gubernur Aceh juga harus mampu mengelola anggaran nantinya, apalagi tahun 2023 Aceh akan berkurang dana DOKA turun menjadi 1 persen,” sebutnya.

Usman mengatakan, Aceh tahun 2023 bakal menerima DOKA 1 Persen bukan 2 persen lagi, dapat diperkirakan akan turun jumlah APBA hanya berkisarlebih kurang 7-8 Triliun saja.

“Sudah barang pasti setengah dari APBA dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Oleh karena itu, kata Usman, penting sekali adanya Blue Print pembangunan Aceh pasca DOKA turun 1 persen, sudah harus dipikirkan strategi pembangunan Aceh masa depan, untuk mengatasi berbagai masalah seperti akan bertambah penganguran dengan berakhirnya tenaga krontrak tahun 2023, investasi yang dicetuskan belum bisa mendongkrak PAD dan lapangan kerja, dan pengetasan kemiskinan. ini adalah PR besar Pj Gubernur belum lagi masalah politik, masalah kisruk MAA, korupsi, dan berbagai masalah sosial ekonomi lainya cukup berat. 

PJ Gubernur Aceh, Sipil atau Militer?

Menurutnya, PJ Gubernur Aceh nantinya siapapun tidak ada masalah yang terpenting adalah memahami kultur budaya, politik dan berbagai masalah pembangunan yang selama ini belum selesai. Calon Pj yang di tunjuk berpihak pada pembangunan Aceh, pengetasan kemiskinan, mampu membangun harmonisasi dengan legislatif, mampu menjebatani berbagai masalah politik yang belum selesai dengan pemerintah pusat, keberlanjutan dana DOKA, dan pemberantasan korupsi. Maka kita berharap pada pemerintah pusat Pj Gubernur yang nanti ditunjuk benar-benar mampu menyelesaiakan masalah, bukan saja menyiapkan pemilu, tapi juga keberlanjutan pembangunan Aceh.

“Pj Gubernur mau sipil dan militer yang terpenting adalah memahami kultur budaya Aceh, dan menyelesaikan pembangunan sesuai dengan RPJM yang sudah ditetapkan.

Namun, oleh karena itu juga, kata Usman, kita berharap pada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo, menunjuk Pj Gubernur Aceh benar-benar cakap, berpengalaman, komunikatif, dan merakyat. 

“Kita harapkan pemerintah pusat bisa benar dalam mengambil langkah tepat dalam penunjukan PJ Gubernur Aceh nantinya, dan kita harapkan harus ada keterbukaan dari pusat terhadap siapa yang akan menjadi PJ Gubernur Aceh harus paham sekali Aceh karakter budaya Aceh, terlepas dia dari kalangan manapun, Aceh itu sangat istimewa, maka Pj Gubernur Aceh harus bisa menjaga keistimewaan itu,” pungkasnya. [ftr]