DIALEKSIS.COM | Aceh - Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menyatakan komitmennya untuk menjalankan good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih). Hal itu ia lakukan demi mewujudkan pemerintah kota yang bebas dari korupsi.

“Outputnya, masyarakat dapat menikmati berbagai program maupun hasil pembangunan dengan maksimal," tuturnya.

Ia pun mengajak segenap jajaran pemerintahannya untuk mengejawantahkan komitmen tersebut. 

“Salah satunya dengan penggunaan anggaran sesuai peruntukkan,” ujar Bakri Siddiq saat membuka kegiatan Public Review: Pembekalan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Senin (29/8/2022) di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh.

Ia juga mengingatkan jika Banda Aceh adalah beranda depan atau cerminan Aceh secara keseluruhan. 

“Oleh sebab itu, soal pelayanan publik, transparasi anggaran, dan lain sebagainya, harus menjadi role model bagi daerah lain. Indeks persepsi masyarakat juga harus lebih tinggi dari daerah lain,” ujarnya.

Menurutnya, good and clean governance berawal dari perencanaan yang baik. 

“2005 ke bawah, kita masih melakukannya secara konvensional, baik terkait perencanaan pembangunan maupun pengadaan barang dan jasa. Tapi setelahnya hingga sekarang, kita sudah serba elektronifikasi: e-planning, e-musrenbang, e-budgeting, hingga e-monitoring.”

Pemko Banda Aceh pun disebut Kabiro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP ini, sudah menjalankan tahapan perencanaan sesuai mekanisme, transparan, dan terbuka.

“Sehingga dalam dalam pelaksanaannya juga terukur,” katanya.

Khusus soal pengadaan barang dan jasa, ia menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan sesuai aturan, dengan tetap tetap perhatikan azas akuntabel dan transparan.

“Dengan begitu, dapat dipertanggungjawabkan, kebocoran anggaran dapat dihindari, dan mencegah intervensi,” katanya lagi. [HBA]