Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Senin (2/9/2019). [FOTO: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik 548 pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh, Senin (2/9/2019).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Serbaguna Setda Aceh dan Ajong Mon Mata, Banda Aceh, itu, terdiri dari JPT pratama sebanyak 24 orang, pejabat administrator 147 orang dan pejabat pengawas sebanyak 376 orang.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam pidatonya, mengatakan, mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh kali ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh.

"Pelantikan ini juga sekaligus usaha lebih serius Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Nova, dalam keterangan resmi yang diterima Dialeksis.com, Senin (2/9/2019).

Mutasi kali ini, sebagaimana sebelumnya, sepenuhnya mengacu kepada proses, prosedur dan ketentuan/peraturan yang berlaku. 

Hanya saja, untuk kali ini, apa yang seharusnya diperoleh oleh pejabat yang dilantik langsung dipenuhi yaitu penyerahan SK Petikan begitu usai pelantikan.

Plt Gubernur Aceh mengibaratkan pelantikan dan mutasi kali ini ibarat lari estafet yang meski ada pergantian. 

"Tidak boleh berhenti bergerak, apalagi sampai melambatkan gerak, para pelari lebih lanjut harus lebih baik, harus lebih cepat lagi larinya," ujar Nova.

Hal ini karena ada agenda kerja penuntasan APBA-P, penyusunan APBA 2020, kerja penuntasan aset, dan juga pelaksanaan Skema BRI.

Plt Gubernur Aceh juga menantang semua pejabat yang dilantik untuk membuktikan kemampuan berkerja cepat dan kompak.

"Jika Sekda Aceh pernah saya tantang saat pelantikan untuk membuat sejarah baru dan hari ini dibuktikan lewat penyerahan SK Petikan usai saudara dilantik, maka kalian juga saya ajak untuk membuat sejarah baru agar kita semua dikenang dengan bangga oleh rakyat," kata Plt Gubernur Aceh dalam pidato sambutannya.

Untuk diketahui ada 5 dinas yang sifatnya hanya dikukuhkan yaitu DLHK, Bappeda, Disdik, DPMG, dan Sekretariat Dewan. Selebihnya adalah mutasi dan rotasi.(me/rel)