DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan Aceh. Langkah itu diyakini sangat bermanfaat dalam memperkuat ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas.

"Untuk itulah kami berharap Ibu Menteri I Gusti Ayu berkenan memberi dukungan bagi langkah penguatan ini. Jika ada program berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional, kami mohon bisa dijalankan di daerah ini," ujar Nova pada Peringatan Hari Ibu ke – 91Tahun 2019 bersama Menteri PPPA di Banda Aceh, Kamis (5/12/2019). 

Nova berharap, dukungan akses modal bagi perempuan Aceh dalam berusaha juga dibuka lebar, termasuk meningkatkan dukungan akses modal dari PT Permodalan Nasional Madani, yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang diperuntukan bagi perempuan. 

Upaya itu diyakini akan melahirkan saudagar-saudagar dari kalangan perempuan yang bakal meningkatkan perekonomian Aceh dan mengurangi angka kemiskinan. 

"Salah satu sektor yang sangat potensial diperkuat oleh kaum perempuan adalah sektor-sektor ekonomi, sebab umumnya kita tahu, perempuan sangat jeli dalam berhitung, sangat cermat dalam berdagang dan lebih jitu dalam melihat peluang bisnis. Fakta juga menunjukkan, banyak sektor UMKM yang sukses di Aceh dikelola oleh kaum perempuan," kata Nova. 

Pada kegiatan itu Nova menjelaskan kepada Menteri PPPA bahwa aktivitas pembangunan daerah dan penguatan ekonomi keluarga di Aceh saat ini masih didominasi oleh kaum pria. Padahal, populasi penduduk Aceh sampai akhir tahun 2019 diperkirakan mencapai 5,2 juta di mana jumlah perempuan dan laki-laki hampir sama banyaknya. 

Hal itu cukup disayangkan, apalagi jika berkaca dari sejarah, Aceh adalah daerah yang sangat egaliter. Selama lebih 50 tahun, kesultanan Aceh pernah dipimpin sultanah, termasuk 34 tahun di masa Pemerintahan Ratu Safiatuddin. Kerajaan Aceh juga memiliki banyak pemimpin militer dari perempuan. 

"Sayangnya, di era modern ini, peran perempuan dalam pembangunan Aceh mengalami degradasi. Hal itu dapat kita lihat dari komposisi kursi di legislatif. Dari 81 anggotaDPR Aceh, hanya delapan orang perempuan atau 9,8 persen. Sedangkan untuk seluruh Aceh, dari 731 kursi legislatif yang tersedia di 23 kabupaten/kota, jumlah perempuan hanya 81 orang, atau ssekitar 11 persen," ujar Nova. 

Menurut Nova, ada beberapa faktor yang membuat minimnya perempuan Aceh dalam pembangunan, antara lain, adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya. 

Selain itu, juga rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, ruang publik dan bidang ekonomi. "Serta rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis ekonomi, bencana alam, konflik dan terjadinya penyakit," kata Nova.  

Untuk itu, Nova mengatakan, semua hambatan itu selayaknya segera diatasi agar kaum perempuan juga bisa aktif berkarya di segala bidang. 

"Lagipula dalam ajaran Islam, tidak ada larangan bagi perempuan untuk berperan di masyarakat. Karena itu sudah saatnya kita mendorong perempuan agar aktif beperan di ruang-ruang publik," kata Nova. 

Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019 itu dikemas dengan acara "bincang bintang" bersama Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Para peserta yang hadir adalah kaum wanita yang sehari-hari bergelut dalam dunia usaha kecil. 

Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Plt Gubernur Nova Iriansyah, Staf Ahli Gubernur Kamaruddin Andalah, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Dyah Erti Idawati, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, serta sejumlah tamu lainnya. (ha)