Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Sekda Aceh, Taqwallah menggelar video conference dengan Forkopimda Aceh dan Forkopimda Kabupaten/Kota se- Aceh dalam rangka sinergitas penanganan covid-19 di Aceh dari Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jum'at (18/9/2020).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan fenomena Covid-19 Aceh perlu kita sikapi dan atasi bersama dengan langkah cepat dan tepat untuk mengatasi meluasnya penyebaran covid-19 di Aceh. Apalagi penyebaran virus ini terjadi di hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Aceh.

“Diperlukan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mencegah meluasnya penularan serta memastikan masyarakat yang terjangkit covid-19 dapat terlayani dengan baik,” kata Nova dalam arahannya melalui video conference kepada pimpinan Forkopimda Kabupaten dan Kota se Aceh, Jumat 18/09.

Nova menyebutkan, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dan telah meminta dukungan langsung kepada presiden dan menteri dalam negeri serta mengkaji penanganan kasus covid di daerah lain. Pemerintah Aceh kemudian memutuskan untuk menyediakan Lab PCR Kontainer sebanyak dua unit yang ditempatkan di RSUDZA dan Labkesda Aceh. Saat ini lab tersebut dalam proses uji coba, dan diperkirakan dapat memeriksa paling sedikit 1.500 sampel per hari.

“Apabila hasilnya ke depan sangat efektif, cepat, dan limbahnya aman bagi lingkungan, maka akan di kembangkan ke berbagai daerah,” kata Nova.

Jika pengadaan Lab PCR Kontainer ditambah, tentunya dibutuhkan kajian epidemiologis dan dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan tempat, sumber daya manusia yang akan dilatih dan loyal serta butuh keseriusan dalam pemeliharaannya secara berkelanjutan.

Nova menambahkan, seluruh pihak mulai pemerintah provinsi hingga gampong harus menerapkan prinsip pemerintahan yang kolaboratif. Di mana semua jenjang pemerintahan harus saling bekerjasama, bahu membahu sesuai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu penanganan covid-19 juga harus melibatkan semua pihak di luar pemerintahan, mulai dari private sektor (swasta), masyarakat, hingga individu untuk menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. []