PN Bireuen menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM, Rabu (13/03/2019) di Kantor PN setempat. (Foto: Fajrizal)

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Seluruh para pekerja dan para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bireuen sepakat melakukan ikrah dan menandatangani pencanangan pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penandatanganan dan ikrar bersama WBK dan WBBM dipimpin langsung oleh ketua PN Bireuen, Zufida Hanum SH.MH didampingi seluruh anggotanya bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bireuen, Rabu (13/3/2019).

Turut hadir pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Bireuen, Bupati Bireuen H. Saifannur, Sos, Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad, Dandim 0111/Bireuen Letkol Inf Amrul Huda, SE, MM, M.Sc, Kapolres Bireuen AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK, Kepala Kejari Bireuen  Mochamad Jeffry SH.M.Hum dan Kepala Lapas Sofyan  SH.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bireuen Zufida Hanum SH.MH mengatakan pencanangan pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sangat diperlukan mengingat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan sangatlah rendah. 

Disamping itu juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

"Atas dasar tersebut ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan 195 tahun 2014 tentang pembentukan tim Zona Integritas Wilayah Mahkamah Agung. Sebagai mana perintah MA Pengadilan juga wajib melakukannya," kata Zufida Hanum.

Dalam kesempatan tersebut, Zufida juga menyampaikan Pengadilan Negeri Bireuen berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan.

"Kita terus berupaya meningkatkan integritas, performa aparat pengadilan dan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan," sebut Zufida Hanum.

Sementara itu Bupati Bireuen, H. Saifannur dalam sambutannya menyampaikan apabila Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terwujud semua pelayanan yang diberikan akan berlangsung dengan sempurna. (FAJ)