Kepala Kantor Regional XIII BKN, Ojak Murdani. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berkaitan dengan Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria mengatakan dengan adanya inovasi teknologi, 10 tahun lagi mungkin tidak ada PNS. Mungkin semuanya PPPK, karena tidak diperlukan lagi PNS ke depan.

Profesi PNS tidak akan hilang sepenuhnya. Namun, memang ada pengurangan jumlahnya sehingga nantinya perekrutan tidak akan dilakukan untuk banyak formasi.

Jika dilihat dari data statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. Ini membuktikan bahwa porsi PNS di negara ini semakin berkurang.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Regional XIII BKN, Ojak Murdani mengatakan hal tersebut wajar terjadi. Karena secara teknis analisis kebutuhan pegawai itu berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang basisnya adalah bahan kerja dan salah satunya adalah alat kerja.

"Kalau sekarang alat kerja berubah dengan pemanfaatan teknologi artinya beban kerja berkurang dan otomatis kebutuhan pegawai pun berkurang dengan adanya teknologi," ujarnya kepada Dialeksis.com, Jumat (26/11/2021).

Lanjutnya, hal itu wajar jika suatu jabatan sudah tidak ada karena digantikan oleh mesin, robot atau alat teknologi yang semakin hari semakin canggih. Tidak sadar di kalangan PNS sendiri sudah banyak jabatan yang hilang dewasa ini.

"Misalnya jabatan pengetik saja sudah tidak ada sekarang, karena kemampuan mengetik itu sudah template menjadi skill individual untuk mengerjakan sesuatu, kalau dulu ada pengetik atau operator komputer dan seterusnya," jelasnya lagi.

Menurutnya, alat-alat itu melekat dalam jabatan-jabatan yang diduduki oleh PNS. Untuk BKN sendiri yang analis kepegawaian berbasis operasional ke komputer, misalnya dalam proses penerapan norma Standard operating procedure (SOP) saja sudah berbasis mesin.

"Jadi nanti mesin saja yang menjawab pekerjaan itu. Jadi banyak juga di BKN telah hilang pekerjaannya," ungkapnya.

Ojak menjelaskan, konsep manajemen kepegawaian di Indonesia sudah mengarah kepada konsep yang terbagi dua yaitu PNS dan PPPK.

"Kenapa dibuatkan itu karena berbagai pertimbangan, salah satunya pekerjaan itu akan tidak tetap adanya, jadi hanya sewaktu-waktu diperlukan, muncullah PPPK," ungkapnya.

Ia menambahkan, bahkan di beberapa negara seperti Australia, Amerika dan Eropa lebih banyak menggunakan PPPK. Jadi wajar jika kedepan PNS itu semakin lama semakin berkurang.

"Intinya lama-lama akan berkurang dengan tujuan penghematan anggaran kemudian pemanfaatan teknologi sebaik mungkin karena kita harus adaptif dengan teknologi," katanya.

Menurutnya, yang membuat isu tersebut heboh disebabkan oleh paradigma masyarakat terhadap profesi PNS adalah pekerja yang aman, nyaman, menjanjikan, dapat gaji pensiun, jaminan kesehatan dan lain-lain.

"Padahal sekarang eranya sudah berubah dan itu mestinya dipahami, misalnya dulu banyak sekali perusahaan swasta yang eksis tapi belakangan ini juga dengan peralihan teknologi juga dengan sendirinya terjadi berpindahan," ungkapnya.

Selain PNS, lanjutnya, kedepan kemungkinan banyak pekerjaan yang lama kelamaan akan semakin hilang. Pekerjaan juga beranekaragam ada ribuan pekerjaan dengan segara jenis jabatan akan semakin menciut bergabung.

"Semua orang harus siap hilang pekerjaan dan harus siap memperoleh skill baru dengan adaptif terhadap teknologi informasi," pungkasnya.