DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengalokasikan sekitar Rp3,22 milyar dana anggaran yang bersumber dari APBA 2021 untuk kegiatan pengadaan kain sarung. Jumlah anggaran tersebut ditempatkan pada SKPA Dinas Sosial (Dinsos) Aceh.

Keseluruhan pengadaan kain sarung ini dibagi ke dalam tiga paket kegiatan. Pertama, Paket Pengadaan Kain Sarung (Bufferstock) Provinsi dengan Pagu Rp1,5 milyar. Kedua, Pengadaan Kain Sarung untuk Sarana Peribadatan Provinsi dengan Pagu Rp1,5 milyar. Ketiga, Pengadaan Kain Sarung Kabupaten Aceh Utara dengan Pagu Rp220 juta.

Namun, ada penilaian dari publik yang menuai polemik bahwa pengadaan tersebut merupakan kebijakan yang tidak strategis untuk membawa perubahan dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh.

Saat dikonfirmasi Dialeksis.com, Kamis (16/12/2021), Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Yusrizal, M.Si mengatakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah terkait penanganan bencana, khususnya pada masa darurat. 

"Di antara bentuk penanganan bencana ini adalah memberikan bantuan masa panik berupa bantuan pangan dan sandang. Kain sarung ini adalah (dan hanyalah) salah satu jenis dari bantuan sandang yang diberikan kepada masyarakat," ungkapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 terdapat 26 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah korban bencana. 

Disinggung soal kemiskinan, pengadaan kain sarung tak bisa menurunkan angka kemiskinan, kata dia, terdapat relevansi dari sisi penanganan dampak bencana yang merupakan salah satu strategi Pemerintah Aceh dalam penanggulangan kemiskinan. 

"Hal ini dapat kita pahami dari kenyataan dan kejadian bencana. Seperti banjir bandang dan kebakaran dan lain-lain, yang seringkali menyebabkan korban bencana jatuh miskin secara tiba-tiba karena kerusakan dan kehilangan harta (seperti sandang, pangan, papan) akibat bencana," pungkasnya. [NOR]