DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum Imran Mahfudi merasa aneh dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembangunan dan Penguatan Otonomi Khusus, Keistimewaan Aceh, dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan RI, dengan Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI. Menurutnya, ide tersebut merupakan sesuatu yang konyol.

"Tanpa MoU pun memang sudah menjadi kewajiban anggota DPR dan DPD dari Aceh untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh," tulis Imran di dinding Facebooknya, Senin, (12/11/2019).

Dia menilai, melalui penandatanganan MoU itu Pemerintah Aceh secara tidak langsung telah beranggapan bahwa anggota DPR RI dan DPD dari Aceh tidak peduli dengan kepentingan masyarakat Aceh.

"Jadi ya karena dianggap tidak peduli itu maka perlu dibuat MoU seperti ini," ujar Imran saat dikonfirmasi media ini.

Seharusnya, lanjut dia, Pemerintah Aceh konsentrasi terhadap hal-hal yang dianggap penting dan berguna nyata bagi masyarakat.

"Fokus saja dulu untuk mempercepat pembangunan di Aceh dengan anggaran telah tersedia, program yang telah dirancang sebelumnya untuk segera realisasi," ujar dia.