Ketua TP-PKK Aceh Dyah Erti Idawati, saat menghadiri acara Talkshow yang bertajuk "Program Aceh Hebat, Bermanfaat Seutuhnya Bagi Masyarakat Aceh" yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Banda Aceh, Jum'at (9/7/2021). [Foto: Humas Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh menggelar Talkshow Eksekutif Bicara yang bertajuk “Program Aceh Hebat, Bermanfaat Seutuhnya Bagi Masyarakat Aceh”, Jum’at (9/7/2021).

Acara yang berlangsung dari Aula Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh itu, membahas dua isu hangat yang masih terus beredar di kalangan masyarakat, yakni terkait program pengadaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 1, 2 dan 3 serta proyek jalan multi years yang masih dalam proses pembangunan hingga tahun 2023 mendatang.

Talkshow Giliran Eksekutif Berbicara yang disiarkan secara online melalui aplikasi Zoom meeting itu menghadirkan sejumlah narasumber terpercaya meliputi Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Mawardi, dan pengamat moda trasnportasi sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala Prof Dr Ir Sofyan, MSc Eng. Turut hadir menyaksikan langsung Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, menjelaskan yang melatar belakangi pengadaan KMP Aceh Hebat, dikarenakan masih terdapat permasalahan yang masih dihadapi Aceh saat ini, yaitu adanya kesenjangan antar wilayah, akibat minimnya layanan moda transportasi yang menghubungkan wilayah daratan dan kepulauan di Aceh.

Sementara itu, kebutuhan transportasi masyarakat tetap harus berlangsung, meskipun tingkat pemenuhan kapasitas angkutan tidak terpenuhi, dan sistem jaringan transportasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan perkembangan angkutan logistik antar pulau.

Selain itu, ia menegaskan pengadaan KMP Aceh Hebat tidak cacat prosedur, bahkan sudah melewati pengkajian dan telah disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 28 November 2018, melalui alokasi dana APBA TA 2019 dan 2020 untuk pembangunan ketiga kapal kebanggaan masyarakat Aceh itu.

Bahkan, proses pelelangan ketiga kapal itu dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan RI, lantaran Pemerintah Aceh belum memiliki pengalaman dalam pelelangan kapal dengan spesifikasi khusus. Pada perencanaannya pun ketiga kapal itu telah dilakukan pendampingan teknis dari kementerian langsung.

Terkait, isu yang mengatakan KMP Aceh Hebat merupakan kapal bekas, dengan tegas ia menjawab bahwa hal tersebut tidak benar, ketiga kapal Aceh Hebat adalah kapal baru yang dibangun dari nol. “Kapal Aceh Hebat telah mengantongi 115 sertifikat baik itu sertifikat mesin, listrik dan lainya, Kapal Aceh Hebat juga memiliki registrasi IMO,” kata Junaidi.

Registrasi nomor International Maritime Organization (IMO) itu wajib dimiliki setiap kapal baru, sebelum kapal tersebut diperbolehkan berlayar. Hal itu merupakan sistem penomoran kapal sebagai pengidentifikasi kapal, untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Mawardi, menyampaikan setidaknya ada 14 ruas jalan konektivitas di sejumlah wilayah Aceh yang dilaksanakan dengan skema anggaran multi years atau tahun jamak. Pembangunan jalan tembus itu sesuai dengan visi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah atau disebut Program Aceh Hebat.

Salah satunya, yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan ramah lingkungan, melalui pembangunan dan perbaikan konektivitas antarwilayah. Yang mana akan memberikan manfaat, tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang selama ini terisolir.

Sebelumnya, kata Mawardi, ada 11 ruas jalan prioritas di masa Gubernur Aceh Irwandi-Nova yang sudah dilanjutkan sejak tahun 2016 dan 2019 dengan sistem kontrak tahun tunggal. Namun, pencapaian target kemantapan kondisi jalan pada akhir tahun 2019 hanya mencapai sebesar 76,86 persen saja. Sedangkan target RPJMA sebesar 86,26 persen, sehingga ada ketimpangan sebesar 9,4 persen.

Untuk memenuhi target kemantapan jalan pada akhir tahun 2022 sebesar 98,65 persen. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah mengubah strategi dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) dengan pertimbangan dasar sebagai upaya peningkatan dan mengefektifkan pembangunan jalan.

Ia menjelaskan, manfaat dari skema kontrak tahun jamak, akan memberikan kepastian arah, sasaran dan target kinerja yang telah dituangkan dalam RPJM tahun 2017 �“ 2022. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, peralatan dan alat-alat berat serta penggunaan proses pelelangan terhadap kegiatan yang sama.

Kemudian, memperjelas waktu penyelesaian pekerjaan pertahun dan kepastian pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program /kegiatan, dan memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan pertahunnya sepanjang waktu pelaksanaan kontrak tahun jamak maksimal selama 3 (tiga) tahun anggaran sesuai MoU Pemerintah Aceh dengan DPRA.

Sementara itu, pengamat moda transportasi sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Sofyan, M.Sc., Eng, mengatakan sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah bijak dan benar. Hanya saja masyarakat harus lebih cermat dan harus lebih berpikir positif dalam menyikapi langkah yang diambil pemerintah.

Acara itu menerapkan protokol kesehatan ketat yakni memakai masker, dan menjaga jarak. [Humas Aceh]