Pengamat Kebijakan Publik, Nasrulzaman. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program GISA (Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh) merupakan program untuk mempercepat penanganan stunting dan capaian sejumlah imunisasi di Bumi Serambi Mekkah.

Meski begitu, Pengamat Kebijakan Publik, Nasrulzaman mengatakakan, ini merupakan program yang bagus dan juga ikut dilaunching oleh Pj Gubernur Aceh. namun alangkah sangat bijak rasanya jika Pj Gubernur Aceh sesegera mungkin menghentikan dan mengevaluasi aktivitas GISA.

Ia mengunkapkan, ada 4 alasan sehingga GISA ini harus dihentikan Gubernur, pertama, berkaca pada program penanganan covid 19 yang lalu.

"Sekda Aceh juga hanya melakukan pencitraan seolah-olah telah bekerja namun hanya festivalisasi Covid-19 melalui seluruh birokrasi Aceh terjun ke gampong-gampong menghabiskan anggaran SPPD ratusan milyar rupiah," ujarnya kepada Dialeksis.com, Senin (29/8)

Lanjutnya, Ia mengunkapkan, pada GISA ini juga dicoba kembali dengan hal yang sama yaitu menerjunkan ASN setiap dinas ke seluruh gampong-gampong di Aceh dengan modal spanduk, selebaran dan hanya untuk berfoto ria tanpa ada muatan capacity building dan sharing knowledge yang mendorong keberlanjutan program imunisasi dan pencegahan stunting.

"Kedua, Sekda Aceh tidak mampu memahami Program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) yang diluncurkan Presiden guna mendorong adanya keterlibatan pihak lain untuk memperkuat program penurunan stunting, baik keterlibatan dana, kelembagaan maupun pengelolaan program," ucapnya yang Dosen Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat USK.

Nasrulzaman mengatakan, Sekda hanya memberi tanggung jawab per-daerah kepada eselon III se-Aceh untuk berkunjung tanpa pembekalan materi dan program yang jelas dan terukur. 

"Eselon III, akhirnya harus memaksa anggaran (SPPD, proyek) pada daerah lain dipindah ke daerah tanggung jawabnya tanpa regulasi yang benar dan pasti akan melanggar aturan," tukasnya.

Kemudian, ketiga, Nasrulzaman mengatakan, dipastikan tidak semua SKPA memahami dan memiliki pengetahuan, wawasan yang cukup tentang stunting dan imunisasi.

"Keempat, Imunisasi dan stunting seperti amanah presiden merupakan dampak dari suatu kondisi sehingga penanganan nya tidak bisa dilakukan secara one-shoot, tetapi harus melalui proses yang membutuhkan kemampuan warga itu sendiri untuk penanganannya. Imunisasi tidak akan meningkat dan stunting tidak akan turun dengan hanya pemasangan spanduk dan sticker pada mobil," katanya.

"Sehingga alangkah baiknya jika Gubernur segera memerintahkan kepada Sekda Aceh untuk menghentikan jalan-jalan ke daerah dan memotong anggaran SPPD perjalanan dinas. Seharusnya dialihkan untuk program penanganan stunting yang menjadi prioritas dan janji Pj Gubernur dengan model dan mekanisme BAAS yang benar," pungkasnya. []