Maket Bendungan Keureuto Aceh, salah satu proyek strategis nasional  (Foto/ist)

Press Release: 

Dialeksis.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas Presiden RI Joko Widodo menguntungkan daerah. Keuntungan tersebut tidak instant tapi bertahap. Pada tahap pembangunan menyerap banyak tenaga kerja, dan pada saat operasionalnya akan memberikan efek ganda pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Ekonom Unyiah Dr. Chenny Septarita, M.Si dalam sebuah dialog interaktif di RRI Banda Aceh, Kamis (28/6).

Menurut Channy, negara-negara yang pertumbuhan ekonominya baik umumnya memiliki inftrastruktur transportasi yang bagus. Infrastruktur yang baik dapat mengundang invenstor menanamkan investasinya di suatu daerah, karena lancarnya mobilitas orang dan barang, menekan biaya produksi, dan meningkatkan produktifitas.  

"Efisiensi dan produktifitas merupakan nafas bagi dunia investasi," kata Channy

Namun ia mengingatkan, selain infrastruktur transportasi, sentra-sentra ekonomi baru harus ditunjang dengan ketersediaan energy (listrik) yang cukup dan stabil. Pada sisi yang lain dibutuhkan situasi yang kondusif bagi dunia investasi seperti kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan iklim sosial masyrakat yang pro investasi dan industrialisasi. 

Channy melihat 10 Proyek Strategis Nasional Aceh merupakan berkah yang patut disyukuri dan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Masyarakat yang harus melepaskan ha katas lahannya harus mendapat harga ganti rugi yang wajar. Lokasi yang dipilih bagi masyarakat yang direlokasikan memiliki potensi untuk menunjangkan kehidupan.

"Pelibatan masyarakat dan peranserta Pemerintah Aceh, bupati/walikota sangat penting," kata Channy menyarankan. 

Mitra dialog 

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, yang menjadi mitra dialog Channy, mengatakan secara teknis PSN melibatkan institusi pemerintah, pemerintah daerah, dan sektor swasta, untuk menyukseskan Proyek Strategis Nasional itu. 

Saifullah Abdulgani—akrab disapa dengan inisial SAG saja—menjelaskan, Proyek Strategis Nasional (PSN) Aceh ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kesepuluh PSN itu, jelas SAG—begitu Saifullah Abdulgani biasa disapa—meliputi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (75 km), Binjai-Langsa (110 km), Langsa-Lhokseumawe (135 km), dan Jalan Tol Lhokseumawe-Sigli (135 km). 

Selain jalan tol terdapat Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoh, Bendungan Tiro, Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci, Daerah Jaringan Irigasi Jambo Aye Kanan, dan Kasawan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, rincinya lebih lanjut. 

Menurut SAG, operasional teknis proyek-proyek strategis nasional itu tangung-jawab dari unit-unit pelaksana teknis kementerian, namun peran pemerintah daerah sangat penting untuk proses percepatannya. 

Sebab, selain sumber daya manusia unit pelaksana teknis kementerian itu sangat terbatas di daerah, sedangkan dalam palaksanaannya terkait dengan pemakaian kawasan, pengukuran, pembayaran, pembayaran, pengalihan hak guna lahan, dan aspek sosial lainnya. 

"Karena itu Pemerintah Aceh membentuk Tim Monitoring untuk mencari solusi atas setiap kendala yang dihadapi," kata SAG. 

SAG menilai progres PSN Aceh sangat baik. Tahapan pembangunan Bendungan Keureutou, Daerah Irigasi Lhok Guci, Daerah Irigasi Jambo Aye, Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan, dan KEK Lhokseumawe, berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. 

Pemerintah Aceh terus-menerus berkoordani dengan semuan pihak untuk percepatan penyelesaian PSN, termasuk soal pembayaran ganti untung lahan milik masyarakat. 

"PSN Aceh akan selesai sesual waktu yang ditetapkan, termasuk pembayaran biaya pembesan lahan milik masyarakat," pungkas SAG