DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Banda Aceh menilai bahwa Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq tidak komitmen dalam penegakan syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD PSI Kota Banda Aceh, Razikin, yang juga menyoroti meningkatnya angka penderita HIV/AIDS di Banda Aceh.

Menurut Razikin, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq seharusnya lebih tegas dalam menegakkan syariat Islam di wilayahnya. Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah yang telah menerapkan hukum syariat Islam, namun Razikin menganggap bahwa Pj Wali Kota Banda Aceh tidak memprioritaskan hal ini dengan serius.

Razikin juga mengatakan bahwa angka penderita HIV/AIDSdi Banda Aceh semakin meningkat. Dia menegaskan bahwa masalah ini harus segera ditangani dengan serius, karena angka penderita HIV/AIDS yang terus meningkat dapat membahayakan kesehatan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

“Sebanyak 198 kasus tercatat penderita HIV/AIDS di Banda Aceh. Sepanjang tahun 2008 hingga 2020, kasus tercatat setiap tahunnya berjumlah 10 kasus ke bawah. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas, homo seksual bahkan narkoba. Meningkat kasus HIV/AIDS secara signifikan di Banda Aceh ini tak terlepas dari lemahnya komitmen Pj Walikota," kata Razikin, Minggu (9/4/2023).

Menurut Razikin, jika Pj Wali Kota Banda Aceh benar-benar komitmen dalam penegakan syariat Islam, maka dengan infrastruktur dan perangkat daerah yang dimilikinya akan lebih mudah untuk mengantisipasi ruang yang berpotenai pelanggaran syariat Islam terutama pergaulan bebas, homo seksual hingga narkoba. 

"Selama ini Pj Wali Kota selalu mencitrakan diri melalui sahur di bulan Ramadhan, hingga shubuh jamaah. Namun, perlu diingat hal terpenting yang perlu dilakukan pemimpin itu yakni bagaimana menghadirkan kebijakan yang tegas dalam penegakkan syariat Islam bukan hanya bicara amar makruf nahi mungkar," ujarnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Razi mengatakan, dampak dari tidak tegasnya Pemko terhadap syariat Islam itu selain meningkat kasus HIV /AIDS, juga kasus pembuangan bayi meningkat. 

"Beberapa hari lalu masyarakat Banda Aceh bahkan sempat dikejutkan dengan penemuan bayi yang dibuang di kawasan Pango Banda Aceh," katanya.

Menurut Razi, pemerintah pusat tidak pernah menghambat Pj Wali Kota dalam menegakkan kekhususan Aceh di bidang syariat Islam. 

"Jika Pj Walikota terus menerus mengabaikan dan tidak komitmen dalam penegakan syariat islam, nanti justru merusak citra pemerintah pusat di mata rakyat, karena Pj Walikota ditunjuk langsung oleh Mendagri. Padahal itu murni disebabkan oleh ketidakpedulian Pj Wali Kota Bakri Siddiq sendiri," jelasnya.

"Jangan pula karena Pj Wali Kota yang tidak komitmen dalam penegakan syariat Islam, nanti pemerintah pusat yang kena getahnya," pungkasnya.