DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penurunan stunting masih menjadi salah satu program Prioritas Nasional yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Sebab itu, Pemerintah pusat menargetkan penurunan prevalensi stunting Nasional di tahun 2024 sebesar 14 persen.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni dalam pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konvergensi penurunan prevalensi stunting, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Jumat (11/12/2020).

“Pemerintah sudah bahu-membahu mencoba menurunkan angka stunting, dan bahkan ini sudah menjadi komitmen Presiden dan Wakil Presiden, untuk tahun 2024 pokoknya harus turun menjadi 14 persen,” kata Hari Nur Cahya Murni.

Ia mengatakan, Dalam mengupayakan percepatan penurunan prevalensi stunting, dibutuhkan keterpaduan/integrasi penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi fokus dan kelompok sasaran prioritas.

Untuk mencapai tersebut, pemerintah pusat mengupayakan percepatan pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui 8 aksi konvergensi/integrasi dengan tujuan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat.

Adapun 8 aksi konvergensi tersebut yakni; pertama analisis situasi yaitu melakukan identifikasi sebaran stunting, kedua menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

Ketiga menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota, ke empat memberikan kepastian hukum (Pergub/Perbub/Perwal), kelima pembinaan guna memastikan tersedianya dan berfungsinya kader.

Ke enam meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota, ketujuh melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota, dan kedelapan melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Ia mengatakan, saat ini angka stunting Aceh menduduki peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia, yang artinya Aceh sedikit membaik dari perolehan sebelumnya. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, Prevalensi Stunting di Provinsi Aceh sebesar 34.18 persen masih jauh dari target penurunan prevalensi stunting dalam RPJMN.

Namun demikian, ia mengapresiasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam menurunkan angka stunting dengan membentuk langsung payung hukum pelaksanaanya melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting serta didukung dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang ASI Ekslusif.

“Seharusnya semakin banyak daerah kabupaten/kota yang mendengar seruan Pergub ini semakin banyak penurunan angka stunting di Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati mengatakan, rendahnya pemahaman masyarakat akan jenis makanan bergizi menjadi salah satu faktor utama tingginya angka stunting di Aceh.

Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh bersama PKK Aceh telah melakukan inovasi dalan optimasi penurunan stunting di Aceh yaitu dengan melaunching Rumoh Gizi Gampong (RGG). Pada tahun 2019 hingga 2020 sudah berhasil meresmikan setidaknya 19 RGG.

“Seharusnya di tahun ini sudah selesai semua, cuma terkendala covid jadi di tahun 2020 kita hanya melaunching 1 RGG saja, tapi dalam waktu singkat ini kami akan terus kejar untuk turunkan stunting di Aceh,” ujar Dyah.

Ia mengungkapkan, angka stunting di tahun 2019 sudah cukup membaik. “Jadi edukasi selama satu tahun setengah selama ini sudah membuahkan hasil. Kita akan terus edukasi mulai dari ibu hamil sampai anak balita, mudah -mudahan kita sudah dalam aturan dan jalannya tinggal kita sinergikan serta koordinasi dengan bebagai pihak,” tutup Dyah.(*)