Foto: hsatim

DIALEKSIS.COM | Idi - Drs. Zahri, M. AP Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Timur membuka secara resmi Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi Pamong Praja Se Kabupaten/Kota Tahun 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula The Royal Hotel, Rabu (28/11).

Sementara itu, Muda Wali Idris, S.pd, MM Ketua Panitia dalam laporanya mengatakan, Koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pramong praja kabupaten/kota Se Aceh di selenggarakan di Kabupaten Aceh Timur sejak tanggal 27 s/d 29 november 2018. 

Adapun maksud dan tujuan adalah tukar informasi dengan polisi pramong praja kab/kota se Aceh menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan satuan polisi pramong praja. Mengidentisipasi masalah yang menggangu atau menghambat pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja. Menambah ilmu pengetahuan kepada perugas satpol PP dan WH agar bekerja bisa lebih optimal.

"Untuk lebih mengetahui tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja kab/kota se Aceh, panitia menghadirkan narasumber atau pemateri yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari kalangan Akademisi, Polri, TNI, dan pejabat pemerintah," ujar Muda Wali. 

"Peserta koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja kab/kota Se Aceh berjumlah 48 orang yang berasal dari utusan satpol PP 23 Kab/Kota dan peserta provinsi aceh," ungkap Muda Wali. 

Sementara itu Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H.M. Thaib, SH dalam sambutan dan arahannya yang dibacakan oleh Drs. Zahri, M.AP Asisten Pemerintahan setdakab menyampaikan, bahwa tugas Satpol PP adalah menengakkan peraturan daerahbdan bekerjasama serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi lain untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. 

"Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala Daerah untuk menciptakan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman," ujar Drs. Zahri. 

"Melihat kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP dan WH sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya," sebut Drs. Zahri. 

Termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (linmas) karena kendali operasi perlindungan masyarakat kini beralih kepada satuan polisi pamong praja yang sebelumnya berada dibawah koordinasi kantor kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol). 

"Diharapkan semoga dengan terselenggaranya Rakor ini dapat meningkatkan sinergisitas satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dengan instansi terkait lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas secara profesional untuk dapat melayani masyarakat secara optimal," demikian tegas Drs. Zahri. 

Turut Hadir sebagai berikut, Drs. Zahri, M.AP Asisten II, T. Amran, SE Kasatpol PP dan WH, Muda Wali Idris, S.pd, MM, Dedy Yuswadi, AP Kasatpol PP/WH Aceh, Iskandar, SH Kadis Disperindag Kom Ukm Dan para tamu undangan lainnya. (Admin/HS/TI/Humas_setdakab)