Foto: Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Bireuen, Abdul Hamid SPd MPd.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggaran Rp12,7 milyar untuk pengadaan 27 unit kendaraan operasional oleh Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2022 menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat perihal kebijakan tersebut.

Pihak yang kontra menganggap jika pengadaan mobil dinas hanya menghambur-hamburkan anggaran. Sedangkan yang pro menganggap jika kendaraan itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk menunjang kerja-kerja Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) yang selama ini tidak tersedia kendaraan dinas. 

Sebelumnya, pihak Disdik Aceh telah buka suara soal pengadaan mobil operasional itu. Mereka menegaskan jika pengadaan ini telah melewati berbagai kajian dan analisis dengan kondisi lapangan sehingga dipandang perlu kendaraan yang baru dan mumpuni.

Namun, terlepas dari semua itu, reporter Dialeksis.com mencoba menghubungi salah satu Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan.

Kacabdin Bireuen, Abdul Hamid SPd MPd mengatakan, pengadaan 27 unit kendaraan operasional yang dilakukan oleh Disdik Aceh sangat logis dan masuk akal mengingat kebutuhan di lapangan.

Ia melanjutkan, di saat ada kerja dinas yang mengharuskan para cabdin menempuh jarak jauh atau medan yang sulit semisal ke kawasan-kawasan pelosok, maka akan sangat membutuhkan kendaraan yang prima dan mumpuni untuk menunjang kerja-kerja cabdin.

Abdul Hamid bercerita, terdapat rekannya yang sesama Kacabdin di daerah Singkil tidak ada kendaraan dinas yang disediakan. Kacabdin Singkil tersebut malah terpaksa menggunakan mobil pribadinya untuk kerja dinas dan kondisi mobilnya itu sudah hancur lebur.

Belum lagi, dirinya sendiri. Sebelum ditempatkan di Bireuen, Abdul Hamid adalah Kacabdin Sabang. Saat berada di Sabang, ia menggunakan sepeda motor untuk kerja-kerja dinas.

“Jadi, kami pikir sangat logis dan bukan emosional kepala dinas menganggarkan dana untuk fasilitas cabdin. Terutama agar cabdin ini bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk kerja-kerja dinas pendidikan,” ucap Abdul Hamid kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Rabu (16/2/2022).

Ia menegaskan, seandainya tidak ada fasilitas penunjang untuk kerja dinas, semisal kendaraan operasional tersebut, maka akan sangat menyulitkan para cabdin untuk menjalankan tugas.

“Katakanlah semisal untuk menjumpai tokoh masyarakat, menjumpai tokoh agama ke daerah-daerah, datang ke sekolah-sekolah yang jauh. Jika tidak ada fasilitas negara, kan sangat menyulitkan itu. Apalagi kami diperintahkan oleh Pak Kadis harus lebih banyak melihat sekolah ketimbang berada di kantor cabang,” tutup Kacabdin Bireuen itu. [Akhyar]