DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - 24 Tahun Reformasi. Timbul pertanyaan dalam benak, apakah Indonesia sudah menggapai banyak hal sesuai dengan cita-cita ‘Reformasi’.

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Eka Januar mengatakan, reformasi artinya kembali ke cita-cita awal, dari cita cita awal republik ini diciptakan ingin menjadi negara besar, negara yang bisa bersaing dengan negara lain, rakyatnya hidup makmur dan sejahtera yang membuat kita menjadi bangsa yang maju bukan sebuah bangsa yang justru tidak dianggap tidak dihargai tentu ada persoalan seperti korupsi, nepotisme, kolusi tentunya ini menjadi masalah yang besar yang membuat reformasi digerakkan. 

"Hal ini dikarenakan elit politik kita saat itu melakukan korupsi yang luar biasa," sebutnya kepada Dialeksis.com, Rabu (1/6/2022).

Reformasi pasca damai di Aceh

Kemudian, Eka mengatakan, Kalau melihat pasca damai Aceh yang dimana sebelumnya kan ini adalah sebuah daerah yang menjadi terhambat pembangunan yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan di Aceh.

"Bisa dikatakan sejak Indonesia merdeka sampai 2005 Aceh masih menjadi daerah konflik sampai adanya perjanjian MoU Helsinki antara Aceh dengan Indonesia. Walaupun Aceh sudah damai, tapi damai itu dikategorikan damai dari letusan senjata disisi lain kita belum damai. Damai dari sisi kemiskinan, pembangunan dan sisi ekonomi," sebutnya. 

Dia mengatakan, Aceh ini masih menjadi daerah termiskin di Indonesia ataupun termiskin di Sumatera. 

Lanjutnya, berbicara reformasi di Aceh, kata Eka, Aceh saat ini masih belum bisa dikategorikan damai, Aceh masih larut dalam kemiskinan, damai ini bisa dikategorikan damai dalam makmur, adil dan sentosa.

"Aceh saat ini kan sudah hilang dari kebisingan senjata. ini menjadi sebuah PR yang besar kalau kita bilang reformasi di Indonesia dengan Aceh itu sama aja permasalahannya. Masalah kemiskinan yang ada, dengan Dana Otonomi (Otsus/DOKA), Seharusnya, dengan dana yang besar tentunya Aceh ini bisa makmur, lebih maju dan lebih baik.

Kemajuan di Aceh dari SDM yang melimpah 

Eka mengatakan, Aceh punya sumber daya manusia (SDM) yang melimpah luas, tapi itu tidak bisa tersalurkan dengan baik dan peluang kerja yang mereka dapat juga sangatlah minim. 

"Apa yang bisa mereka dapatkan tapi mereka tidak dapatkan dan disinilah bentuk keseriusan  pemerintah dengan membentuk pemetaaan, misalnya sekarang lagi eranya teknologi. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya yang ada, agar SDM yang ada di Aceh juga termanfaatkan demi kesejahteraan Aceg itu sendiri," sebutnya.

Lanjutnya, Eka mengatakan, Aceh memang memiliki SDA dan SDM yang melimpah.  

"Saya ingin katakan semangat reformasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah yang sudah direncanakan itu harus berimbang kepada pembaharuan pendidikan dan harus merata juag kepada sektor lainnya. 

"Jika dibandingkan dengan Vietnam maka tidak jauh berbeda," ujarnya.

Oleh karena itu, Menurtnya, pemetaan terhadap mutu pendidikan penting sekali dalam mengembangkan SDM Aceh menjadi lebih baik lagi.

Dengan begitu, kata Eka, SDA di Aceh juga akan termanfaatkan dengan baik oleh SDM di Aceh sendiri.

"Pendidikan ini sangat penting, pemerintah harus bisa menciptakan Inovasi baru dalam mengembangkan, meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri, terutama di Aceh khususnya," ujarnya.

Reformasi dan Partai Politik

Saat ini, menurut Eka, Reformasi masih diolah oleh Partai Politik dan Oligarki Partai Politik. Reformasi inikan tujuannya kan untuk kebaikan negara, tapi masih banyak juga korupsi yang ada dan juga desentralisasi oleh elit-elit kecil kalau zaman Orde Baru.

"Korupsi ini sudah menyebar ke seluruh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sebenarnya, diharapkan tidak ada Moneypolitic," sebutnya.

 Pemilu yang berintegritas, kata Eka, tidak ada campur tangan dari elit politik. Saat ini, menurut Eka, justru sudah bertentangan dengan hakikat reformasi itu sendiri. 

"Partai politik yang semakin banyak korupsi, moneypolitic kan menyasar kepada masyarakat yang ekonominya melemah," sebutnya lagi.

Moneypolitic, menurutnya, akan sangat mudah dijalankan oleh elit politik. "Disini perlu peranan pemerintah dengan indeks pendidikan yang baik agar ekonomi kita berjalan. Dengan adanya pendidikan yang baik, maka secara otomatis tidak adanya Moneypolitic. Namun, disaat ekonomi melemah tentu itu akan sangat mudah berjalan (Moneypolitic)," jelasnya.

Pendidikan yang lebih maju

"Bagaimana cara kita mendapatkan reformasi itu sendiri apa saja yang harus diperjuangkan apa yang harus dilakukan oleh kita anak muda, LSM dan ormas dan elit politik," ujar Eka.

Dalam hal ini, dirinya melihat pendidikan itu hal nomor utama dalam memajukan daerah. Pendidikan itu harus lebih tinggi agar masyarakat paham dan sadar akan kepentingan diri sendiri. 

"Kita banyak partai politik tapi banyak yang melakukan korupsi, justru itu membawa negara tidak maju sama sekali. Jadi semua kita harus sadar dan paham dan harus disosialsiasikan secara terus menerus kepada masyarakat. Tentunya dengan begitu kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat demi memajukan negara sebagimana reformasi itu digulirkan. 

Dalam hal ini, Eka menyampaikan, agar seluruh komponen harus bahu-membahu, terutama dalam sadar politik. 

"Semua orang mempunyai kapasitas masing-masing, dan peran tersebut sangat  besar agar cita-cita reformasi bisa terwujud. Pendidikan yang memadai bisa mencerdaskan bangsa," pungkasnya. [ftr]