Pengamat Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman. [IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana investasi Unit Emirat Arab (UEA) di Pulau Banyak terancam batal. Pengamat Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman mengatakan, Gubernur Aceh harus bertanggung jawab terhadap masyarakat di Aceh Singkil.

"Nova Iriansyah Nurdin harus bertanggung jawab pada rakyat Aceh Singkil," tegas Dr Nasrul Zaman melalui keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Kamis (28/1/2021).

Diketahui rencana investasi pariwisata oleh pihak UEA di Pulau Banyak Singkil yang sempat viral dan mengundang harapan baru bagi kemajuan pariwisata Aceh terutama di Pesisir Barat Selatan, terancam batal.

Hal ini terindikasi dari isi surat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Aceh, perihal penjajakan kerjasama.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Bagus Hendraning Kobarsyih an. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktur Timur Tengah ini muncul dan di sebutkan opsi lain yaitu pulau Sabang yang sebelumnya tidak pernah kita dengar masuk dalam skema investasi pariwisata UEA di Aceh.

Adapun alasan perubahan lokasi rencana investasi ini disebutkan karena infrastruktur ke Pulau Banyak belum berkembang dan membutuhkan waktu realisasi selama 5-10 tahun, sementara pihak Murban Energy sebagai representasi pihak UEA sekaligus calon investor punya rencana investasi dalam durasi waktu yang lebih singkat yaitu 1-4 tahun.

Pengamat Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman mengatakan, perubahan rencana lokasi investasi oleh pihak Murban Energy ini sungguh sangat disayangkan karena jika alasannya persoalan infrastruktur.

"Sebenarnya jika Pemerintah Aceh serius, mereka masih punya waktu untuk memacu pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Singkil dan Pulau Banyak konon lagi daerah ini oleh Pemerintah Pusat telah dimasukkan dalam skema konektifitas penyangga destinasi pariwisata prioritas Danau Toba," ungkap Dr Nasrul Zaman.

"Bahkan sebenarnya keberadan kapal Aceh Hebat yang tak lain juga adalah program Pemerintah Aceh sendiri, adalah bagian untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisita di Singkil-Pulau Aceh. Jadi inikan aneh," tambahnya.

Menurut pengamat itu, tampak sekali Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah tidak punya niat baik untuk membangun daerah Barsela, padahal potensi wisata baharinya luar biasa, kelas dunia tidak kalah sekalipun dari Maldive yang dikenal sebagai destinasi wisata terbaik di dunia.

"Sabang adalah satu-satunya destinasi wisata berkelas internasional di Aceh. Mestinya Pemerintah Aceh mengembangkan, menambah, dan memperbanyak destinasi-destinasi wisata potensial lainnya di Aceh agar masuk dalam klaster destinasi wisata internasional, sehingga keperiwisataan di Aceh lebih maju," jelas Dr Nasrul Zaman.

"Sabang relatif sudah maju, makanya perlu kita bangun daerah wisata lain di Aceh agar bisa levelnya seperti agar bisa tumbuh dan maju bersama-sama dalam semangat pemerataan. Tapi Pemerintah Aceh cara berpikirnya kok terbalik, kesannya semua serba Sabang sentralized," tambahnya.

Pilihan Pulau Banyak, lanjut Nasrul, sebagai lokasi investasi pariwisata ini sesungguhnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Aceh yang telah dirumuskan oleh Bappeda Aceh, yaitu mengurangi disparitas antara wilayah dalam rangka mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan.

"Jadi kalau akhir ceritanya seperti maka ini bertolak belakang, bahkan bisa dibilang Pemerintah Aceh mengencingi kebijakan yang dikeluarkannya sendiri," pungkasnya.