Ridwan Kamil Lepas 69 Transmigran Menuju Aceh dan Kalimantan Tengah
Font: Ukuran: - +
Tranmigran asal Jawa Barat. [Foto: suara]
DIALEKSIS.COM | Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas 69 transmigran menuju Aceh dan Kalimantan Tengah. 69 transmigran itu terdiri dari 19 kepala keluarga yang diberangkatkan ke Kabupaten Simeuleu, Aceh, dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Ridwan Kamil berharap para transmigran sukses seperti generasi sebelumnya, dimana anak para transmigran asal Jabar mencapai posisi anggota DPRD dan direktur perusahaan daerah.
“Transmigran Jawa Barat bagus-bagus. Anak-anaknya ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi Direktur PDAM Jayapura itu adalah buah dari keberhasilan orang tuanya sebagai transmigran, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat,” ujar Ridwan Kamil di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (13/12/2021).
Dengan itikad baik dan semangat kuat, Ridwan Kamil yakin para transmigran ini bisa sukses di daerah tujuan.
Gubernur berpesan agar pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat dari pelatihan bisa diterapkan di lokasi transmigrasi.
Para transmigran juga diminta untuk tetap mempertahankan nilai dan tradisi masyarakat Jawa Barat, terutama tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar di daerah penempatan.
Mendatang program transmigrasi ini juga akan terus dilakukan dengan mengirimkan SDM Jawa Barat ke daerah yang membutuhkan.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan perluasan lapangan pekerjaan.
“Program transmigrasi masih jalan, kita mengirimkan ke Aceh dan ke Kalimantan Tengah. Ada penurunan tingkat pengangguran sebenarnya dari 10,4 persen di tahun 2020 saat COVID sekarang hanya 9,6 persen. Ini mengindikasikan ada penambahan 240.000 lapangan pekerjaan selama setahun yang kita upayakan,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil.
Ia menjelaskan, definisi perluasan lapangan kerja ini tidak hanya menambah lowongan pekerjaan tapi meluaskan mereka-mereka yang belum bekerja untuk memilih program transmigrasi di wilayah-wilayah Indonesia yang difasilitasi Provinsi Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Desa.[kapol.id]