Dosen Sosiologi Universitas Malikussaleh, prof. Dr. Suadi, s. Ag. M.si (Rizkita/Dialeksis.com)

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Keputusan menerima imiran Rohingya yang terdampar di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh mulai menuai polemik di kalangan masyarakat.

Sebagian masyarakat mulai menolak keberadaan imigran asal Myanmar tersebut. Penolakan itu disinyalir terjadi akibat ketidakjelasan pihak terkait dalam menangani para pengungsi Rohingya di Aceh.

Bahkan pada Desember 2022 kemarin sekelompok masyarakat mengatas nama dirinya warga Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, melakukan aksi protes penolakan terhadap keberadaan para pengungsi di eks Gedung Imigrasi Lhokseumawe.

Aksi serupa kembali dilakukan sekelompok masyarakat di lokasi berbeda di Kabupaten Pidie, pada Januari 2023. Masyarakat meminta agar pihak terkait agar segera merelokasi imigran Rohinya keluar dari Aceh karena dinilai tidak menghargai kearifan lokal dan mulai mengganggu ketertiban masyarakat.

Dosen Sosiologi Universitas Malikussaleh, Profesor Doktor Suadi menyebutkan dasar dari keputusan masyarakat untuk menerima keberadaan imigran Rohingya di picu dari rasa kemanusiaa dan nilai solidaritas persaudaraan sesama muslim, sehingga masyarakat Aceh sangat simpati untuk menolong imigran Rohingya.

Seiring berjalannya waktu keberadaan imigran Rohingya mulai mendapatkan penolakan jika dilihat secara sosiologis penolakan masyarakat juga dipicu oleh keseharian para pengungsi itu, yang dinilai oleh masyarakat telah melenceng dari norma keagamaan maupun kemanusiaan,

Namun menurut sosiologi, masyarakat Aceh melihat bahwa penanganan pengungsi telah melenceng dari norma Agama. Artinya orang yang ditolong harus sadar diri bahwa dirinya orang yang ditolong sehingga tidak menjadi raja tempat mereka ditolong.

“Kita dalam membantu orang lain juga punya keterbatasan, sehingga hari ini menjadi persoalan mencoba menolak pengungsi Rohingya dengan berbagai alasan. Ini yang sebenarnya menjadi tugas bagi Penanggung jawab pengungsi (UNHCR) dan pihak terkait lainya untuk memberikan pemahaman terkait norma agama atau budaya orang Aceh maupun sebaliknya,” kata prof. Dr. Suadi, s. Ag. M.si, kepada Dialeksis.com saat ditemui di kampus Universitas Malikussaleh, Senin (7/2/2023).

Namun menurutnya, penolakan masyarakat tersebut bukan secara otomatis, tetapi ada tuntutan dari masyarakat agar pihak terkait memberikan kepastian terkait penanganan imigran Rohingya di Aceh, seperti jangka waktu hingga pola penanganan imigran Rohingya selama ditampung sementara di tanah rencong itu.

Suadi menambahkan, pihak terkait terutama lembaga yang mengurusi imigran Rohingya (UNHCR) diminta untuk berperan aktif untuk mengedukasi pengungsi tentang nilai kebudayaan masyarakat Aceh, pantangan apa yang harus dipatuhi oleh orang asing. untuk mengantisipasi terjadinya gesekan social, selain itu masyarakat sekitar juga harus diberikan edukasi tentang para imigran, seperti kehidupan imigran Rohingya hingga tanggung jawab masyarakat secara keagamaan.

“Dalam hal ini harus dilibatkan masyarakat Aceh atau tokoh- tokoh budaya di Aceh, karena terbatas bahasa dalam komunikasi, tugas UNHCR memfasilitasi itu,” katanya.