Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berkenaan dengan pernyataan Gubernur Aceh tentang pembatalan APBA-Perubahan 2021 sehingga terancam pada pembangunan rumah dhuafa dinilai sesat oleh sebagian orang.

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman mengatakan, seharusnya semua program prioritas harus masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni, bukan di Perubahan APBA. 

"Itu sesat. Pernyataan tersebut menurut saya hanya membuang kesalahan pada pihak lain (DPRA) dan ini hanya membangun konflik antar lembaga pemerintah," ujar Nasrul Zaman kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Selasa (28/9/2021). 

Menurutnya, membenturkan kepentingan rakyat dengan wakil rakyat (DPRA) seperti itu bukanlah sikap elegan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. 

Sewajarnya, lanjut dia, Aceh yang sedang dilanda banyak masalah, sikap gubernur harus lebih bijak dan cerdas dalam menyikapi dinamika politik anggaran di Aceh.

Sebagaimana dilansir dari Serambinews.com, Gubernur Aceh sempat menyampaikan permintaan maaf kepada para warga karena tidak bisa melanjutkan program rumah dhuafa.

Melalui Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, gubernur menyampaikan bahwa program pembangunan rumah dhuafa batal dilanjutkan karena hingga tanggal 27 September 2021 belum ada kejelasan dari DPRA terkait dengan rencana perubahan APBA 2021. 

MTA melanjutkan, KUA-PPAS perubahan tidak bisa diajukan tanpa adanya kepastian pelaksanaan perubahan.

"Pak gubernur menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Aceh, karena tidak memenuhi janji yang sudah disampaikan. Pembangunan rumah dhuafa tidak jadi kita lanjutkan akhir tahun ini," ujar MTA, Banda Aceh, Senin (27/9/2021) kemarin.