Ketua SAPA, Fauzan Adami. Foto: doc pribadi

DIALEKSIS.COM | Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak pemerintah untuk membekukan sementara Lembaga Wali Nanggroe. Organisasi ini menilai lembaga tersebut tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Aceh dan hanya menghabiskan anggaran yang besar.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, dalam pernyataan resminya pada Sabtu, 13 Juli 2024, mengungkapkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya.

"Lembaga ini seharusnya berperan dalam menjaga dan memajukan budaya serta kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Anggaran yang besar hanya dihabiskan tanpa ada hasil yang jelas dan dirasakan oleh masyarakat," tegas Fauzan melalui keterangan rilisnya diterima Dialeksis.com (13/07/2024).

SAPA menyoroti bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Lembaga Wali Nanggroe seharusnya dapat digunakan untuk program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi," kata Fauzan.

Meskipun mendukung kekhususan Aceh, SAPA berpendapat bahwa Lembaga Wali Nanggroe perlu dibekukan sementara mengingat kondisi Aceh saat ini yang memprihatinkan. Fauzan menyebutkan berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, tingginya angka perceraian, dan stunting yang disebabkan oleh persoalan ekonomi.

"Masyarakat Aceh sudah cukup menderita saat konflik. Efek damai banyak kombatan yang sudah menjadi pejabat dan kaya raya. Jangan gunakan UUPA untuk merampok hak rakyat miskin. Lembaga Wali Nanggroe hanya menguntungkan segelintir orang," ujarnya.

SAPA berharap Pemerintah dan DPR mempertimbangkan untuk membubarkan atau membekukan sementara badan atau lembaga hasil UUPA dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan rakyat.

"Agar Aceh semakin lebih baik ke depan," tutup Fauzan Adami.