Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irpannusir

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irpannusir menyarankan agar Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk menangani pengungsi. 

Menurut Irpannusir, lembaga khusus seperti itu perlu dibentuk agar proses penanganan para pengungsi di Aceh kedepannya lebih terarah, baik itu menangani pengungsi lokal maupun imigran. 

Ketua Komisi II DPRA menjelaskan, melihat dari beberapa pengalaman menangani pengungsi imigran yang terdampar ke Aceh seperti warga Sri Lanka di Kecamatan Lhoknga Aceh Besar pada 2016 lalu, dan muslim Rohingya saat ini, belum ada lembaga khusus membantu mereka, sehingga terkesan tidak siap. 

"Karena itu, saya melihat Pemerintah Aceh perlu segera membentuk lembaga khusus penanganan pengungsi, sehingga tidak kocar kacir seperti sekarang ini," kata Irpannusir, Minggu (28/6/2020).

Irpan melihat, beban penanganan pengungsi imigran di Aceh selama ini selalu dibebankan kepada pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota melalui dinas sosial, mulai dari koordinasi, penyediaan dan pengaturan tempat, makanan serta kebutuhan penting lainnya. 

Lanjutnya, dengan adanya pembentukan lembaga khusus penanganan pengungsi, maka pemerintah Aceh tidak disibukkan lagi dengan hal-hal penyiapan kebutuhan dasar.

"Semua itu akan menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga khusus tersebut. Sehingga Pemerintah Aceh tetap bisa fokus melayani rakyat Aceh," ujarnya. 

Menurur politikus PAN Aceh, lembaga khusus tersebut nantinya bertugas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. 

"Sehingga dengan adanya lembaga khusus, maka penanganan pengungsi di Aceh kedepan akan berjalan baik dan terkoordinir secara rapi," tuturnya. (MS)