DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menuturkan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Wilayatul Hisbah merupakan bagian terintegrasi dari aparat keamanan lainnya. Sehingga ketiga lembaga aparatur keamanan tersebut memiliki peran penting dalam mengawal keberlangsungan demokrasi melalui pengamanan dan penertiban proses Pemilihan Umum 2019.

Penegasan tersebut disampaikan Plt Gubernur Nova kepada awak media usai menjadi inspektur upacara memperingati Hut Satpol PP ke 69, Sat Linmas ke 57 dan WH ke 16 di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (26/3/2019).

Nova menjelaskan konsep pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP, Sat Linmas dan WH adalah berdasarkan ukuran langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurutnya, peran lembaga tersebut dalam menjaga keamanan Pemilu sudah sangat proaktif jauh hari sebelum hari ini. Dalam kurun waktu mendekati hari pemilihan, ia mengingatkan agar lembaga tersebut bersinergi dengan aparatur keamanan lainnya.

Selain keamanan Pemilu, Nova menegaskan Satpol PP, Sat Linmas dan WH telah berkomitmen untuk mengawal penegakkan Syariat Islam di Aceh, meskipun dilanda oleh berbagai ancaman. Dukungan masyarakat, kata dia, sangat dibutuhkan oleh Satpol PP, Sat Linmas dan WH dalam menegakkan Syariat Islam di negeri Serambi Mekkah.

"Kita belum pada tingkat kualitas personal yang ideal. Jumlah kuantitas nya juga mungkin belum ideal. Oleh karenanya, kita masih tetap mengandalkan peran rakyat sesuai dengan konsep pertahanan kemanan rakyat semesta," ujar Nova.

Sementara Kementrian Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam amanatnya yang dibacakan oleh Plt Gubernur Aceh mengatakan Satpol PP, Sat Linmas, dan WH bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif. Tetapi lebih dari itu, mereka harus berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan memberikan perlindungan masyarakat, dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kata Mendagri, Indonesia saat ini sedang memasuki tahapan proses demokrasi, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presidan serta Legislatif. Oleh kareana itu, ia mengajak seluruh aparatur pemerintahan dan komponen bangsa lainnya untuk menyukseskan pesta demokrasi itu.

"Mari bersama-sama kita jaga kualitas penyelenggaraan pemilu ini agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, Luber dan Jurdil serta bermartabat. Menjadi barisan terdepan dalam melawan 'racun demokrasi', yaitu politik uang, politisasi SARA, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks," kata Tjahjo.

Oleh sebab itu, Satpol PP, Sat Linmas dan WH yang telah memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai dalam menjalankan kemanan diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu sampai kepada lapisan masyarakat. "Dengan beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban, sungguh-sungguh saya ingatkan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum ini," ujar Mendagri.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Seluruh kepala daerah diintruksikan untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyelenggara sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta penguatan Satpol PP, Sat Linmas, dan WH yang menjadi sebuah keniscayaan seiring tugas fungsi dan tanggung jawab yang diemban.

Terakhir, pemerintah daerah harus melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur. Kemudian, melakukan penguatan kapasitas sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas fungsi. Serta, mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD. (h)