Sebut Konsep Calon Kapolri Baru Predictive Policing, Nasir Djamil Minta Polri Jangan Gaptek
Font: Ukuran: - +
Reporter : Akhyar
Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil [Foto: Roni/Dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menyebutkan, dirinya juga akan ikut mengawal komitmen-komitmen yang digelorakan oleh calon tunggal Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
Ia berujar, sudah menjadi kewajiban dirinya untuk memperkuat komitmen calon tunggal Kapolri tersebut sebelum dilantik.
"Kemudian kita berharap para Kapolda, Kapolres, Kapolsek bisa ikut juga merealisasikan komitmen Kapolri ini sesuai dengan ruang lingkup wilayah hukumnya," ujar Nasir saat dihubungi Dialeksis.com, Rabu (27/1/2021).
Ia mengatakan, konsep calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Fit and Proper Test adalah "predictive policing."
Nasir menjelaskan konsep predictive policing ialah mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.
Untuk itu, anggota DPR RI tersebut menyarankan perbaikan sarana dan prasarana kepolisian. Selain itu, ia juga menyarankan peningkatan mentalitas aparat sumber daya manusianya.
"Yang paling penting sih perbaikan sarana dan prasarana. Ya, mau nggak mau anggota polri itu nggak boleh gaptek (gagap teknologi) lagi. Karena predictive policing itu mengumpulkan data dan menganalisa data," jelasnya.
Nasir menyebutkan, selama ini anggota kepolisian juga telah dibekali dengan pemahaman ilmu teknologi. Namun, kata dia, tinggal menyisakan satu tantangan yakni bagaimana menjadikan itu sebagai suatu kesadaran dan kebutuhan, bukan atas dasar perintah dari atasan.
"Maksudnya begini, ketika disuruh isi ini disuruh isi itu mereka nggak responsif dan nggak menjalankan," katanya.
Ia berharap kesadaran dan kebutuhan akan pentingnya pemahaman teknologi bagi aparat penegak hukum supaya dibenahi.
"Anggota Polri itu harus bisa menganalisa, mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi," pungkasnya.
Adapun komitmen-komitmen calon Kapolri ialah:
- Menjadikan Porli sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan (presisi).
- Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.
- Menjaga soliditas internal.
- Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian/Lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.
- Mendukung terciptanya ekosistem- ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia.
- Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.
- Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving.
- Setiap negara NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.