DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah mengatakan, bahwa keberatan informasi yang diminta oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) merupakan kegiatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tahun 2019, dan hingga akhir tahun 2019 belum dibayarkan.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Tanggapan Atas Keberatan bernomor: 480/2443/2021 yang ditandatangani oleh Sekda Aceh, dr Taqwallah.

“Hingga akhir tahun tahun 2019 belum dilakukan pembayaran terhadap paket-paket kegiatan dimaksud oleh Dinas Pendidikan Aceh sehingga salinan dokumen, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan untuk pembayaran masih dalam proses tindak lanjut hasil rekomendasi inspektorat Aceh,” kata Taqwallah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh.

Untuk informasi mengenai pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang dianggarkan pada tahun 2019, Taqwallah mengatakan, YARA bisa mengambilnya di PPID Utama Aceh.

Sebelumnya, Yayasan Advokasi rakyat Aceh (YARA) melalui Koordinator YARA, Safaruddin mengajukan keberatan informasi kepada Sekda Aceh.

Adapun materi keberatan yang diminta YARA ialah, sebagai berikut:

Alasan pengajuan pembayaran salinan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan sebegai berikut: 1). Pengadaan Alat Media Publikasi dan Sosialisasi Informasi Digital SMA; 2). Pengadaan Alat Media Pembelajaran Multimedia Interaktif SMA; 3). Pengadaan Alat Media Pembelajaran Muti Media Interaktif SMK;

4). Pengadaan Server UNBK/SMK/SLB dan Lembaga Sertifikasi Profesi; 5). Pengadaan Meubiler Siswa/Guru/Perpustakaan SMA/SMK/SLB dan Lembaga Sertifikasi Prosesi (LSP) SMK; 6). Paket Perencanaan yang merupakan produk DED Pekerjaan Fisik Tahun 2020; 7). Pelatihan Pendidikan dan Tenaga kependidikan yang dianggarkan pada Tahun 2019.