Ketua Umum DPP IKAN, Syahrul. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pihak kepolisian Aceh kembali gagalkan perederan narkoba jenis sabu-sabu jaringan Internasional di Aceh sebanyak 133 Kg.

Kemudian Dialeksis.com bertemu dengan Ketua Umum DPP IKAN, Syahrul di salah satu cafe di Banda Aceh untuk diwawancara Kamis (9/12/2021). Dirinya mengatakan, sebelumnya memang kita pernah mendiskusikan permasalahan narkotika di Aceh.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Aceh ini menjadi jalur utama masuk narkotika, dan juga sudah menjadi pasar utama juga, terutama asal narkotika dari luar negeri,” sebutnya kepada Dialeksis.com, Kamis (9/12/2021).

Dirinya mengatakan, yang menarik sekarang adalah data yang dikeluarkan oleh BNN itu sudah membuat semacam pemetaan pemetaan daerah-daerah yang rawan yang rawan narkotika di Aceh.

“Kalau tidak salah saya, ada sekitar 224 desa atau kampung yang masuk dalam kategori pemetaan rawan narkoba di Aceh dari 6000 Kampung di Aceh,” sebutnya.

Sedangkan untuk ganja, Syahrul mengatakan, Aceh juga merupakan produsen, seperti di Aceh Besar, Blangkejren, Bireuen, Gayo Lues.

“Sehingga beberapa waktu lalu BNN melakukan program yang sangat luar biasa, yaitu mengubah petani ganja menjadi petani produktif, seperti petani jagung dan sebagainya, dan sampai sekarang ini masih berjalan dengan baik,namun, kami juga belum update sudah seberapa jauh perkembangan dan kesuksesan program tersebut,” kata Syahrul.

“Didalam program tersebut adanya juga keterlibatan BNN Pusat dan beberapa Kementerian,” tambah Syahrul.

Terlepas dari itu, Syahrul mengatakan, masuknya narkotika ke Aceh ini bisa dikatakan bukan lagi kondisi yang memprihatinkan, namun sudah sangat mengerikan.

“Sudah mengerikan, karena hampir setiap hari, setiap saat, pasti ada transaksi ataupun perederan, pengungkapan kasus. Ada yang terungkap, dan bisa jadi ada juga yang tidak terungkap, artinya yang lolos, karena keterbatasannya polisi, BNN dalam melakukan pengawalan dititik rawan narkotika disepanjang pesisir Aceh atau titik rawan itu,” sebutnya

Namun terlepas dari itu semua, yang paling terpenting adalah kesadaran masyarakat, Syahrul menjelaskan, kesadaran masyarakat yang harus ada kepedulian terhadap permasalahan narkotika di Aceh.

“Kemudian juga kita juga mengingatkan kepada Oknum-oknum tertentu, janganlah menjadi bakingan terhadap pemasok narkotika itu ke Aceh, sebenarnya disini masyarakat sudah tahu, ketika ingin melapor karena melihat oknum-oknum tertentu dibelakang mereka (Pengedar/pemasok), masyarakat jadi takut atau tidak berani,” tegasnya.

Karena itu perlunya ada sebuah sinergitas dari pemerintah Aceh terhadap dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kata Syahrul, dalam hal ini juga terhadap masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan ekstra terhadap hal-hal ini juga.

“Karena dengan adanya sebuah perlindungan, masyarakat jadi tidak taut untuk melapor kepada pihak kepolisian jika ada transaksi atau pengedar narkoba dilingkungan mereka, terlepas itu dari oknum-oknum tertentu itu,” tukasnya.

Dalam hal ini juga, Syahrul mengatakan, di Aceh juga sudah terbentuk tim P4GN yang dimana ini diketuai langsung oleh Gubernur Aceh.

“Sampai sejauh ini, kita juga tidak tahu tim P4GN ini sudah apa saja yang dilakukan, dan sudah sejauh mana perkembangannya, jangan hanya rapat-rapat saja, namun tidak ada langkah strategis yang dilakukan, jangan sampai SK tim terpadu (P4GN) sia-sia jadinya,” tambah Syahrul.

Lebih lanjut, Syahrul mengatakan, dan seharusnya juga tim terpadu ini harus melibatkan elemen masyarakat, seperti IKAN, LSM, atau lain-lainnya. “Jadi harus ada kontrol sosial didalamnya, jangan hanya melibatkan elemen pemerintah saja, namun harus melibatkan masyarakat juga didalamnya,” ujarnya.

“Sebenarnya yang memang jadi point utama disini adalah mengubah mindset masyarakat agar untuk berani melapor jika ada pengedar/perdagangan narkoba dilingkungannya. Dan harus berani melapor terlepas dari oknum-oknum atau bekingan dibalik para pengedar, karena itu perlu sekali ada sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam berantas narkoba,” kata Syahrul.

Namun kadang ada juga, kata Syahrul, masyarakat yang ambil kesempatan atau memanfaatkan situasi ini untuk tergabung dalam sindikat tersebut.

“Hal ini bisa disebabkan karena faktor ekonomi, bisa jadi karena disini uangnya banyak jadi mereka menjadikan kondisi sebagai alternatif, dan ini saya rasa jadi PR besar dan berat untuk kita semua, terutama pemerintah, polisi, BNN dan institusi terkait, harus benar-benar menunjukkan komitmen nyata agar permasalahan ini bisa segera selesai, dengan begitu generasi kita saat ini dan penerus juga akan terselamatkan,” pungkasnya. [ftr]