Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Asrizal H Asnawi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Asrizal H Asnawi mendesak Kepala Bappeda Aceh, Dinas Inspektorat Aceh, dan Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, ketiga lembaga itu dinilai tidak mampu merealisasikan anggaran hibah yang ditempatkan di sejumlah Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

"Saya meminta kepada Kepala Bappeda, TP2K merangkap Ass II dan Inspektorat Aceh untuk mundur atau meletakkan jabatan, jika anda punya rasa malu. "Anda bukan ahlinya," tulis Asrizal di dinding Facebooknya hari ini, Rabu, (17/7/2019).

Saat ditemui disalah satu warkop dikawasan Lampineung, Banda Aceh, Rabu, (17/7/2019) sore, Asrizal menjelaskan ketiga lembaga yang disinggung dalam postingannya itu merupakan leading sektor dalam hal penganggaran dan percepatan pembangunan.

"Kalau tahun 2018 seperti ini, 2019 juga seperti ini, maka tiga lembaga ini akar masalahnya. Misalnya Dinas Inspektorat. Sebagai pengawas internal, harusnya inspektorat lebih jeli melihat ada ketidakberesan dalam proses ini, dan sigap untuk mengantisipasi hal tersebut," sebut Asrizal.

Ia menyebutkan tentang fakta yang disampaikan koleganya di DPRA, Kautsar, tentang anggaran hibah yang ditempatkan di sejumlah SKPA. 

"Fakta dari kolega (Kautsar-red) saya itu cukup mengagetkan. Ternyata uang itu mengambang. Uangnya ada, tapi untuk melaksanakan kegiatan tidak bisa," ucapnya

Sepengetahuan dirinya, sambung Asrizal, seluruh administrasi telah diselesaikan oleh calon penerima hibah, baik itu proposal, survei dan proses lainnya.

"Sudah, semuanya sudah dilakukan. Yang layak dan tidak layak juga sudah. Namun pemerintah tidak mengumumkan mana layak dan tidak layak. Jangan gara-gara satu dua yang tidak layak kemudian mengakumulasikan semua tidak layak, itu salah. Seharusnya yang layak langsung saja direalisasikan, jangan ditunda lagi," tegasnya.

Ia mengatakan sebagai seorang pemimpin tidak hanya butuh baik dan jujur, namun juga butuh kecerdasan. 

"Kalau menempatkan orang yang tidak ahlinya, inilah efeknya. Ini adalah dua tahun terburuk selama saya menjadi anggota DPRA," pungkasnya.

Menyikapi kondisi itu, ia mengaku pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap dinas-dinas yang dianggap serapan anggarannya rendah. Dari pertemuan itu, Asrizal melihat koordinasi dan komunikasi antar dinas lemah.

"Kita sudah panggil. Saya melihat mereka tidak memiliki loyalitas terhadap Plt Gubernur. Apakah mereka merasa diangkat oleh gubernur non aktif yang lalu sehingga tidak punya tanggung jawab terhadap Plt," tandas Asrizal.

"Misalnya terkait lelang, kita panggil dinas. Dinas bilang semua dokumen sudah diserahkan ke ULP. Namun, ULP bilang belum menerima berkasnya dari dinas. Apanya yang harus dilelang," tambahnya.

Sebagai wakil rakyat, Asrizal kembali menegaskan tidak bisa terlalu jauh masuk kedalam ranah eksekutif. 

"Didalamnya kan ada Inspektorat dan TP2K, tim pengendali percepatan kegiatan. Tidur dia? Inspektorat ini kan yang mengawasi didalam," ujarnya. (imd)