Anggota DPRA Fraksi PAN Asrizal H Asnawi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Selain menyinggung tentang fee didepan yang diminta oknum pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Anggota DPRA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi juga menyebutkan tentang harapan pengusaha lokal yang menginginkan agar proses lelang proyek APBA 2019 dapat berlangsung secara 'fair play'. Ia menyebutkan proses lelang proyek dapat berlangsung secara transparan dan adil. 

Hal tersebut disampaikan saat ditemui Dialeksis.com di salah satu warung kopi kawasan Lampineung, Banda Aceh, Senin, (17/6/2019).

"Mereka mau ada satu iklim yang 'fair play' dalam proses pelelangan ini, yang semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa membantu merealisasikan pembangunan Aceh," tegas Asrizal.

Ia mengkhawatirkan, jika proses pelelangan tidak berjalan dengan baik, maka akan ada banyak proyek pembangunan yang terbengkalai.

"Kalau ada terjadi sesuatu pada pekerjaan yang tidak selesai, yang disalahkan siapa? Dinas kan? Makanya bulan puasa kemarin, kami panggil dinas yang bermitra dengan kami. Kenapa ini terlalu lamban? Kenapa serapan anggaran terlalu sedikit?," kritiknya.

Ia mengungkapkan, koordinasi antara ULP dan pihak dinas lemah sehingga banyak proyek yang belum dilelang dan berpengaruh pada nilai serapan anggaran.

"Ternyata ini barang tidak dilelang-lelang. Ketika lelang diselenggarakan, dan ada pemenang, pemenangnya harus di evaluasi kembali. Ada SKT yang palsu, SKA yang mati. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena tidak ada koordinasi antara dinas dan ULP," sebut Asrizal.

Ia pun mengambil contoh tentang pelelangan proyek Onkologi yang ada di Rumah Sakit Zainal Abidin yang sudah memasuki tahun kedua. 

"Masak dua tahun berturut-turut perusahaan yang sudah di black list yang dimenangkan. Dulu kan sempat dibatalkan sekali karena perusahaannya black list, kemarin dilanjutkan lagi, masuk tahap 2-3 bulan, ketahuan lagi, black list lagi, berhentikan lagi," katanya. 

Ia menyebutkan proses yang dilakukan pemerintah seperti 'kentut' yang bisa dicium baunya, tapi tidak tahu bagaimana bentuk, dan rupanya.

"Ini sudah menjadi rahasia umum. Kita ingin beginilah, kita siapkan sistem yang fair play, yang mana setiap orang punya kesempatan yang sama. Banyak rekanan baru yang ingin bangkit. Tapi kalau diandalkan uang harus didepan seperti praktek selama ini, mana mungkin mereka kasih uang saya atau saya kasih uang ke mereka?," sebut Asrizal.

Ia mengatakan apa sedang diperjuangkan saat ini merupakan bagian dari sebuah tujuan untuk membantu Pemerintah Aceh. 

"Kita ingin membantu Pak Plt Gubernur. Mungkin ada kewenangan beliau yang masih terbatas, kita ingin support beliau supaya Aceh tidak mandeg. Bukan gara-gara satu orang yang merugikan 5 atau 6 juta rakyat Aceh," kata Asrizal. 

Ia mengatakan sejak 23 Desember 2018 APBA di sahkan, harusnya seluruh proyek-proyek sudah dilakukan proses pelelangan oleh ULP. Menurutnya, sudah 6 bulan sejak APBA di sahkan, namun serapan anggarannya masih rendah.

"Ini mau alasan apalagi ketika serapan anggarannya masih rendah. Tahun lalu kita Silpa karena Pergub, tahun ini juga bakal Silpa lagi. Boleh Silpa, karena Silpa itu juga dibenarkan tapi jangan terlalu banyak. Ini harus kita genjot. ULP nya harus lelang semua. Harus tayang semua. Jangan cari jodoh dulu baru lelang," harapnya.