Rektor UNIKI Bireuen, Prof Apridar. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mengemuka di tengah masyarakat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021 diprediksikan akan menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5 triliun.

Prediksi ini bukan tanpa alasan karena masih ada ratusan paket proyek yang belum ditandatangani kontrak dalam aktivitas strategis APBA 2021.

Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Prof Apridar mengaku bahwa dirinya tak berani mengomentari prediksi SiLPA ini.

Ia mengatakan, masyarakat Aceh juga jangan langsung menjustifikasi bahwasanya akan ada SiLPA di APBA 2021 nanti.

"Saya takut salah ngomong nanti. Prediksi sekian banyak, tahu-tahu nanti mereka (pemerintah-red) bisa menghabiskan sisa anggaran," ujar Prof Apridar kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Senin (15/11/2021).

Prof Apridar menegaskan bahwa masyarakat tak perlu menyoalkan ihwal prediksi berapa jumlah SiLPA APBA 2021. Ia berharap agar masyarakat ikut mengkritisi dan memberi masukan kepada pemerintah bagaimana caranya agar Aceh tak meninggalkan SiLPA.

Hemat dan SiLPA, Dua Hal yang Berbeda

Menurutnya, SiLPA dan hemat anggaran merupakan dua hal yang berbeda. Seandainya ada proyek anggaran Rp1 milyar, kemudian anggarannya dipangkas supaya tender cepat menang, sisa anggaran yang dipangkas itu bukanlah SiLPA, melainkan sisa anggaran yang dihemat pemerintah.

"Kalau ada proyek yang kemudian bisa dihemat pemakaian dana, itu sebenarnya lebih baik untuk anggaran," ungkapnya.

Adapun soal program proyek yang gagal ditender akibat pengaruh dari kondisi alam dan sebagainya, Prof Apridar mengatakan, kegagalan proyek yang demikian masih bisa dimaklumi.

Akan tetapi, lanjut dia, bila ada proyek yang tanpa angin tanpa hujan gagal ditender, maka pengelolaan manajemen harus dijadikan catatan dan perlu dibenahi kembali.

Prof Apridar juga meminta agar seratusan paket proyek strategis Pemerintah Aceh melalui APBA 2021 yang belum tandatangan kontrak hingga sekarang untuk diekspose apa-apa saja yang menjadi kendala.

Sehingga, kata dia, masyarakat bisa menilai secara objektif dan tidak menduga-duga terhadap penggunaan anggaran oleh Pemerintah Aceh sekarang.

"Jika banyak proyek yang terancam gagal tender, yang harus kita lihat kenapa bisa begitu. Apa persoalannya, apakah persoalannya memang karena ada musibah, ada bencana alam atau tidak. Atau hanya semata-mata karena di manajemen saja. Ini menurut saya harus diperjelas," pungkasnya.