Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Bukti Nyata Kesiapan Pelaksanaan PON XXI 2024
Font: Ukuran: - +
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tak terasa tibalah di penghujung 2023. Artinya tidak lama lagi Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan Sumut akan digelar. Tepatnya pada tanggal 8 s.d 20 September 2024. Upacara Pembukaan nantinya akan diselenggarakan di Aceh dan penutupan dilaksanakan di Sumatera Utara.
Pemerintah Aceh yang ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XXI 2024 sudah sejak lama memperlihatkan keseriusannya. Koordinasi intens antara pemerintah Aceh, pemerintah Sumatera Utara dengan pemerintah pusat terus dilakukan dengan harapan semua persiapan diharapkan cepat dan tepat sasaran.
PON XXI Aceh - Sumut 2024 menorehkan sejumlah sejarah baru. Even nasional yang digelar empat tahun sekali ini untuk pertama kalinya digelar di dua provinsi dan pertama kalinya juga diikuti oleh 38 provinsi yang akan mempertandingankan 65 cabang olahraga.
Dinas Perhubungan Aceh yang ditunjuk sebagai komisi transportasi berupaya maksimal demi memberikan pelayanan terbaik selama PON berlangsung. Dimulai dari surat permohonan dukungan transportasi yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan pada Agustus 2023. Tidak hanya itu, upaya lebih lanjut dilakukan Dishub Aceh dengan melakukan kordinasi ke Kementerian perhubungan untuk memastikan kembali dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat.
Menanggapi surat tersebut, perwakilan Menteri Perhubungan melalui Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suharto menyampaikan “Pesan dari bapak Menteri (Perhubungan), kami diharapkan berperan serta untuk mendukung dan membantu kebutuhan bus yang akan digunakan selama PON XXI di Provinsi Aceh”.
Hal tersebut tentu memberikan angin segar dan semangat untuk terus mengupayakan yang terbaik. Kepala Dinas Perhubungan Aceh mengungkapkan dukungan transportasi oleh Kemenhub terhadap pelaksanaan PON XXI cukup penting mengingat terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Aceh yang perlu dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.
Beberapa lingkup pelayanan transportasi yang menjadi tanggung jawab Dishub Aceh meliputi Pelayanan transportasi dalam menyediakan kendaraan pada saat kedatangan dan pemulangan atlet, Penyediaan transportasi bagi tamu VIP dan VVIP pada opening ceremony serta manajemen rekayasa lalu lintas pada venue utama.
Saat latihan dan pertandingan nantinya Dishub Aceh akan berperan dengan menyediakan transportasi bagi atlet dan official baik menuju ke venue maupun kembali ke penginapan. Terkait lokasi penginapan atlet, semuanya telah ditentukan berdasarkan cabang olahraga agar mobilisasi atlet bisa berjalan efektif dan efisien. Selain itu dengan melakukan sentralisasi lokasi penginapan dapat mengefisienkan jumlah kendaraan yang digunakan sehingga potensi kemacetan dapat diminimalisir.
Untuk memudahkan kordinasi dan pelayanan, Dishub Aceh telah membuat peta zonasi kebutuhan kendaraan yang terdiri dari 8 zona utama yang dipisahkan berdasarkan kabupaten/kota se Aceh. Adapun total atlit dari 8 zona tersebut sebanyak 6010 org atlet dilengkapi 2975 orang official dan panitia pelaksana sebanyak 5539 orang. Adapun total kebutuhan kendaraan sebanyak 1240 unit. Dengan rincian 926 Unit berasal dari dukungan PB-PON XXI Aceh dan 308 unit permohonan dukungan dari Kementerian Perhubungan.
Dan yang tak kalah penting, Dishub Aceh juga memegang kendali dalam perencanaan dan penyiapan rekayasa lalu lintas dan pengaturan parkir di venue, mengingat sirkulasi saat pertandingan juga sangat menentukan keberhasilan acara nantinya. Jadi semua aspek harus dipikirkan secara matang. Seperti halnya statement yang dikeluarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, diharapkan PON XXI 2024 Aceh-Sumut nantinya dapat sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi. Sehingga semua aspek menjadi hal yang penting.
Terlepas dengan banyaknya isu yang tersebar di masyarakat terkait pelaksanaan PON XXI 2024, tentu tidak mengurangi kesiapan yang terus diupayakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena pemerintah sadar betul aksi nyata yang terus diupayakan dapat memudarkan hoaks yang terus beredar. (*)