Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Zaman. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Zaman menilai perkara penganggaran puluhan ribu handuk oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) adalah cerminan dari buruknya proses perencanaan di Pemerintah Aceh.

Ia menyampaikan seperti ada akselerasi program sejak masa pemerintahan Irwandi-Nova tahun 2017 lalu dengan kepemerintahan Aceh yang sekarang.

Saat ini, kata Nasrul, hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melakukan copy-paste dengan program tahun sebelumnya. Sehingga ia menilai SKPA sekarang sangat minim inovasi dan kreatifitas dalam penyusunan program untuk percepatan capaian visi dan misi Pemerintah Aceh.

“Harusnya keadaan ini yang harus diperhatikan oleh Gubernur baru dengan Sekdanya, bukan melakukan hal-hal tidak penting seperti bagi-bagi masker, SK dan memanggil camat-camat se-Aceh,” ujar Nasrul Zaman melalui keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Kamis (25/3/2021).

Nasrul khawatir, kebijakan dan program yang seperti ini akan terus terjadi berulang-ulang untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, Nasrul meminta Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kapasitas bagi eselon IV pada setiap SKPA dan unit Pemerintah Aceh.

“Jangan sampai nanti Gubernur Nova Iriansyah dianggap orang tidak meninggalkan legacy (warisan) apapun pasca jabatannya berakhir tahun 2022 mendatang dan itu sangat menyedihkan,” pungkas Nasrul.