Ketua Lemkaspa, Samsul Bahri [IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh, Samsul Bahri menyampaikan beberapa sorotan penting sepanjang 2020 terkait kebijakan publik di Aceh.  

 “Selama ini, beberapa kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh walaupun terkadang timbul polemik di hadapan publik,” kata Samsul saat dihubungi Dialeksis.com, Jumat (1/1/2021).

Ia menjelaskan beberapa kebijakan penting yang telah dijalankan oleh pemerintah Aceh. Pertama, kebijakan yang menyangkut dengan pembangunan infrastruktur walaupun sebelumnya sempat timbul polemik di publik.

“Misal, kebijakan akses jalan (proyek multiyears) yang patut diapresiasi karena itu untuk kepentingan masyarakat, agar mempermudah segala keperluan transportasi,” ujarnya.

Kedua lanjutnya, sektor ekonomi di Aceh tidak terlalu berdampak walau di tengah pandemi Covid-19, artinya tidak menurun drastis meskipun di tengah pandemi.

Kemudian, untuk mewujudkan Aceh yang lebih maju perlu dilakukan pembenahan-pembenahan kedepannya. Hal ini bisa dilakukan dari dukungan masyarakat itu sendiri karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri.

Namun, khusus untuk masyarakat Aceh kaum-kaum muda harus merubah sikap, harus bergerak melakukan hal-hal yang lebih positif untuk kemajuan Aceh karena apa yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Hal itu, masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha-usahanya dengan Investasi yang ada menjadi peluang besar bagi Aceh, salah satunya di Pulau Banyak.

“Peluang yang ada harus dimanfaatkan dengan mekanisme-mekanisme yang menguntungkan Aceh terutama masyarakat yang ada di Pulau Banyak,” sebutnya.

Selama ini, beberapa pihak menyoroti investasi yang ada di Pulau Banyak tidak menguntungkan apabila dikembangkan.

“ Saya pikir ini persepsi yang salah karena orang-orang yang mengambil kebijakan di pemerintahan itu sudah memikirkan dan bagaimana supaya menguntungkan Aceh terutama di Pulau Banyak," ujar Samsul.

Menurutnya, setiap kebijakan yang akan dan sudah dilakukan juga tentu sudah dipikirkan oleh Pemerintah Aceh supaya dapat diambil keuntungannya, baik dari sektor UMKM, sektor Jasa, sektor pelayanan, dan lainnnya.

Terkait hal ini perlu ada dorongan agar investasi yang ada di Pulau Banyak ini menjadikan Aceh sebagai ikon destinasi wisata yang ada di ujung Barat Indonesia.

"Saya berharap supaya kita bisa membangun citra positif dan buat demokrasi di Aceh menjadi rujukan nasional," pungkasnya.