Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry, Dr. Ernita Dewi S.Ag., M.Hum. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Publik Aceh saat ini mulai hangat memperbincangkan sosok Penjabat (Pj) Gubernur yang tepat untuk memimpin Aceh kedepan. Seperti diketahui, masa jabatan Gubernur Aceh yang saat ini dijabat oleh Nova Iriansyah akan segera berakhir. Nova akan meninggalkan status sebagai orang nomor 1 di Aceh pada Juli mendatang.

Saat ini, sejumlah nama mulai disodorkan ke permukaan oleh publik Serambi Mekkah untuk pemimpin Aceh dari Juli 2022 hingga 2024 atau sampai ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada Serentak 2024 mendatang. Ada sejumlah nama yang dimunculkan ke permukan sebagai Pj Gubernur Aceh yang tepat, mulai dari Dr Drs Safrizal ZA MSi, Dr M Adli Abdullah SH MCL, hingga Ir Indra Iskandar MSi.

Namun yang harus dicatat, penetapan sosok Pj Gubernur Aceh bukanlah berdasarkan hasil poling dari masyarakat Aceh, namun Pj Gubernur akan diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Presiden Jokowi, dan ditangan Presiden lah keputusan siapa Pj Gubernur Aceh kedepan.

Meski rakyat Aceh tidak bisa melakukan intervensi dalam penetapan Pj Gubernur, namun masyarakat dapat mengharapkan agar sosok ditunjuk untuk memimpin Aceh kedepan dari kalangan yang memahami kultur dan budaya masyarakat Aceh. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Dr. Ernita Dewi S.Ag., M.Hum saat dimintai tanggapannya menuturkan, sosok Pj Gubernur Aceh kedepan harus lah orang yang paham dengan berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat Aceh saat ini. Baginya, tidak masalah Pj Gubernur orang Aceh atau dari luar, namun yang terpenting paham dengan masalah yang dihadapi masyarakat Aceh dan punya solusi yang dibawa.

"Pj Gubernur Aceh kedepan harus benar-benar orang yang paham dan mengerti tentang budaya, karakter, dan problem yang dihadapi masyarakat Aceh. Bagi saya, tidak mesti harus orang Aceh, orang luar juga boleh ditunjuk asalkan mengerti dan paham tentang problematika yang dihadapi Aceh saat ini. Jadi harus ada sebuah visi dan misi yang jelas bagaimana Pj menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat Aceh ketika melanjutkan pembangunan setelah jabatan Gubernur saat ini berakhir," ujar Ernita Dewi menjawab Dialeksis.com, Selasa (15/2/2022).

Menurutnya ada banyak hal yang harus menjadi perhatian Pj Gubernur kedepan, terutama terkait dengan masalah kemiskinan Aceh yang masih sangat tinggi, yang masih berada pada ranking pertama untuk kemiskinan di Sumatera. "Ini menjadi PR besar bagi Pj Gubernur Aceh, bagiaman bisa mengatasi masalah kemiskinan ini. Menurut saya ini yang paling penting dan harus ada solusi dari Pj kedepan," tuturnya.

Kemudian, lanjut Ernita Dewi, terkait masalah pengangguran dan juga pada aspek-aspek pembangunan lainya, juga harus menjadi perhatian utama dari Pj Gubernur Aceh. "Saya juga melihat persoalan investasi di Aceh yang masing sangat rendah sekali. Ini juga harus menjadi sebuah pemikiran karena dengan berakhirnya nanti otonomi khusus di Aceh, tentu kita berharap ekonomi Aceh ini bisa memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi," katanya.

"Kalau sekarang kan masih mendapatkan pembagian dana Otsus, tapi kalau ini berakhir tentu kita berharap orang Aceh tidak menjadi masyarakat yang semakin termarjinalkan dari aspek ekonomi, karena mereka tidak punya kemandirian dari sisi ekominya. Setidaknya untuk saat ini, ekonomi kita masih sangat ditopang dengan keberadaan dana Otsus," imbuhnya.

Menurut Dekan FISIP UIN Ar-Raniry itu, Pj Gubernur harus mampu mendorong bagaiman iklim investasi di Aceh berjalan. Harus mampu membangun investasi, membangun industri di Aceh sehingga Aceh ini memiliki pendapatan daerah yang bagus. 

"Kalau sekarang kita bisa melihat bersama kalau Aceh tidak mendapatkan investasi sebagus daerah-daerah lain. Patut menjadi perhatian Pj Gubernur bagaimana mampu membangun sektor industri baik itu di bidang pertanian dan peternakan, kelautan, yang mana aspek ini Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk dikemban," ucapnya..

"Tinggal bagaimana dimaksimalkan oleh Pj Gubernur Aceh kedepan. Jabatan Pj Gubernur saat ini sangat panjang, hampir tiga tahun bila Pilkada Serentak digelar akhir tahun 2024. Jadi Pj Gubernur Aceh kedepan juga harus mampu meberdayakan petani sebaik mungkin agar Aceh juga menjadi wilayah yang memiliki kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan," demikian pungkas Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh. [Zakir]