DIALEKSIS.COM - Masalah pupuk bersubsidi memang tidak habis-habisnya menjadi fokus perbincangan. Pasalnya, skema subsidi dari pemerintah untuk para petani melalui pupuk ini, memang selama ini cenderung diselewengkan oleh para distributor, aparatur pemerintah hingga petani berdasi. Petani yang sesungguhnya, justru banyak yang hanya bisa gigit jari. Saat mereka membutuhkan pupuk bersubsidi, barang yang mereka cari telah "lenyap". Pupuk bersubsidi sudah habis, begitu petani sering mendapat jawaban.

Adalah Andi Sinulingga, seorang tokoh pemuda dari Aceh Tenggara, kabupaten paling ujung Provinsi Aceh, yang memiliki gagasan cemerlang dan kreatif tentang skema pupuk bersubsidi. Andi menawarkan gagasan Subsidi Tunai Petani (STP), sebagai bentuk atau skema  pengganti subsidi pupuk bagi petani, untuk memangkas rantai distribusi dan meminimalkan penyimpangan.

Mengutip data  bank dunia, seperti yang disampaikan Direktur Indef (The  Institute for Development Economic and Finance) Enny Sri Hartati, saat  ini masih 40 persen subsisi pupuk yang diberikan pemerintah sampai ke  petani, sedang 60 persen lainnya bocor. Enny menduga, kebocoran terjadi  saat melalui rantai distribusi. (Tribunbisnis, Kamis, 27 Juli 2017)

"Bantuan pemerintah kepada para petani melalui mekanisme subsidi pupuk, ternyata selama ini sering kali menimbulkan masalah. Petani yang sesungguhnya justru tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Sebaliknya para petani berdasi yang menikmati subsidi tersebut," kata Andi Sinulingga, Ketua DPP Golkar yang duduk di Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Sumatera I, Aceh -- Sumatera Utara, kepada penulis di Banda Aceh, Rabu sore (4/5/2018).

Subsidi Tunai Petani atau STP, kata Andi, untuk memangkas mata rantai subsidi pupuk, sehingga subsidi dari pemerintah itu benar-benar bisa diterima petani secara langsung dan bisa dimanfaatkan oleh para petani. "Katakanlah subsidi ke petani itu Rp800/tahun. Dana itu langsung masuk ke rekening petani, dan hanya bisa dibelanjakan di toko pupuk untuk kebutuhan pertanian," ujar Andi bersemangat.

Mekanisme kerjanya, kata Andi yang pernah kuliah di UI ini, petani diberi kartu belanja khusus, yang hanya bisa digunakan di toko pupuk. "Jadi terserah petani mau beli kebutuhan apa untuk pertaniannya. Bisa pupuk, bisa obat-obatan, pokoknya untuk kebutuhan pertaniannya. Jadi mereka langsung yang menerima subsidi itu," katanya.  

Menurut Andi, subsidi pupuk bagi petani, selama ini melalui banyak rantai, sehingga mudah diselewengkan. Mulai dari pabrik, proses distribusi -- di situ ada beberapa pemain (agen/distributor) hingga ke toko/penjual. "Ujung-ujungnya, saat petani butuh pupuk, pupuk yang bersubsidi katanya habis. Petani akhirnya membeli pupuk dengan harga biasa. Jadi sesungguhnya siapa yang menerima subsidi pupuk selama ini?," tanya Andi.

Untuk konteks Aceh, karena memiliki Undang-undang otonomi khusus, lanjut putra Aceh Tenggara ini, seharusnya sudah bisa mengajukan skema STP ini sebagai pengganti skema subsidi pupuk yang sekarang. Aceh nantinya justru bisa menjadi contoh subsidi petani untuk skala nasional. "Apa nanti nama dan modelnya, terserahlah. Yang penting subsidinya harus langsung ke petani, bukan harga pupuknya yang disubsidi," lanjut Andi.

Menurut Andi, sepanjang pupuk itu memiliki dua harga yang berbeda, peluang untuk melakukan penyimpangan tetap tinggi. Sebaliknya, dengan skema STP, peluang penyimpangan menjadi sangat sempit dan minimal. "Yang terpenting, saat pendataan, nama-nama petani calon penerima subsidi tunai ini memang terverifikasi dengan benar. Mereka penerimanya memang petani," kata Andi Sinulingga.

Calon anggota DPR RI ini mengatakan, budget atau anggaran bantuan petani melalui subsidi pupuk mencapai sekitar Rp31 triliun (data tahun 2017). Jumlah petaninya sekitar 39 juta petani. Sering kali, petani justru kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena banyak yang diselewengkan.

"Jadi bagaimana pun skema subsidi ke petani harus diperbaharui. Bukan memberikan pupuk bersubsidi, tapi memberikan subsidi langsung ke petani. Biar kan harga pupuk sesuai harga pasar, tapi petaninya kan sudah mendapat dana subsidi untuk belanja pupuk," lanjutnya. Andi Sinulingga malah kini telah membuat proyek percontohan sekitar 15 hektare lahan padi di Padang Tijie, Pidie. Dia memberi subsidi tunai kepada para petani yang terlibat dalam program ini.

Tampaknya gagasan Andi Sinulingga ini memang cukup masuk akal. Jadi sudah saatnya pemerintah mengganti skema pupuk bersubsidi yang rawan penyelewengan itu dengan skema kekinian yang lebih terfokus dan tepat sasaran. Skema STP (Subsidi Tunai Petani) boleh jadi menjadi pilihan yang tepat, karena tidak saja bisa memangkas habis rantai distribusi, tapi juga memangkas begitu besar biaya distribusinya. Semoga saja ini menjadi pilihan yang terbaik. (***)