Ketua SAPA menyerahkan surat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Aceh meminta untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di Aceh. [Foto: for Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh meminta untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di Aceh.

Hal itu diungkapkan Ketua SAPA Fauzan Adami kepada Dialeksis.com, Selasa (2/7/2024), setelah menyerahkan surat ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Aceh.

Menurut Fauzan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya harus diutamakan. Tidak ada alasan Kejati Aceh tidak memproses kasus korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Kita minta Kejaksaan Tinggi Aceh memastikan tidak ada satu pun pelaku yang terlibat lolos dari jerat hukum terutama aktor utama pelaku korupsi tersebut. Karena itu Kejati Aceh harus melakukan investigasi menyeluruh, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tanpa pandang bulu," ungkap Ketua SAPA Fauzan Adami.

Berikut isi surat yang diterima Dialeksis.com: 

"Kami dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap korupsi, sangat prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di wilayah Aceh selama ini, sehingga merugikan masyarakat dan mempersempit ruang Lingkup pembangunan di Aceh serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk menegakkan hukum, kami memohon dan mengharapkan agar Kejaksaan Tinggi Aceh segera mengusut tuntas kasus-kasus korupsi tersebut dan memproses para pelakunya secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Ada enam dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik selama ini, diantaranya :  

1. Kasus Korupsi pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 senilai Rp.43,3 miliar.

2. Kasus korupsi beasiswa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp22,3 miliar.

3. Kasus dugaan korupsi di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terkait penyaluran bantuan budidaya ikan dan pakan runcah senilai Rp15,7 miliar anggaran APBA Tahun 2023.  

4. Kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk kombatan Rp650 miliar.  

5. Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat Rp172 miliar.

6. Kasus dugaan korupsi proyek multiyear Rp1,2 triliun.  

Kasus korupsi tersebut, yang telah menjadi perhatian publik memerlukan penanganan serius dan transparan agar keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga penegak hukum dapat terjaga.

Kami sangat mengharapkan agar Kejaksaan Tinggi Aceh memastikan tidak ada satu pun pelaku yang terlibat lolos dari jerat hukum terutama aktor utama pelaku korupsi tersebut. Karena itu Kejati Aceh harus melakukan investigasi menyeluruh, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut tanpa pandang bulu.  

Kejati Aceh harus mengungkapkan hasil investigasi kepada publik secara transparan dan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada satu pun pelaku yang tidak terjerat hukum.  

Kami ingin mengingatkan dan menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di wilayah Aceh. Saat ini kondisi Aceh tidak berada dalam keadaan yang baik dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. 

Salah satu faktor utama yang menyebabkan situasi ini adaalah maraknya praktik korupsi yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.  

Kami berharap Kejaksaan Tinggi Aceh terus berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan tegas dan transparan serta tidak memberikan toleransi kepada pelaku korupsi. 

Dan segera menindaklanjuti permohonan ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi demi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Semoga Kejati Aceh selalu diberikan kekuatan dan keberanian untuk menjalankan tugas mulia ini. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih."

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) Fauzan Adami ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI; Jaksa Agung Republik Indonesia; dan Insan Pers. [*]