Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh, Samsul Bahri.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berbagai isu kontroversi sempat menerpa Pemerintah Aceh sepanjang 2019. Mulai dari kasus penolakan tambang, persoalan mobil dinas, anggaran gelap Kadin Aceh, dugaan korupsi di Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, hingga pembelian empat pesawat senilai Rp 336 miliar.

Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh, Samsul Bahri mengatakan, permasalahan yang dihadapi Aceh sepanjang 2019 patut dijadikan pelajaran dalam mengambil berbagai kebijakan ke depan.

"Pro kontra di negara demokrasi itu biasa. Yang tidak biasa adalah ketika pemimpinnya tidak berbenah dan tidak mengambil pelajaran dari semua itu," kata Samsul Bahri saat dihubungi Dialeksis.com, Senin (30/12/2019).

"Kemudian kita melihat kurangnya koordinasi antara SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) dengan Plt Gubernur. Banyaknya miskomunikasi antara Plt Gubernur dan SKPA, seolah punya program sendiri-sendiri," tambah Ketua Lemkaspa Aceh itu.

Selanjutnya, Plt Gubernur perlu juga membenahi alokasi anggaran ke depan. Bila tidak berdampak ke masyarakat, menurutnya lebih baik dialihkan saja ke sektor lain yang sekiranya langsung berdampak bagi perekonomian rakyat.

"Kemudian soal investasi, perlu komunikasi yang baik antara pemerintah, pemilik tambang dan masyarakat setempat agar tidak ada lagi penolakan di tahun-tahun berikutnya. Sebab investasi itu penting, tetapi masyarakat perlu juga didengarkan," ungkapnya.

"Selama ini kan seperti ada miskomunikasi antara ketiga elemen ini, makanya didemo sama masyarakat," tambahnya.

Selain sektor ekonomi, Ketua Lemkaspa Aceh juga kembali mengingatkan tentang sektor pendidikan, pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan kesehatan secara merata dan berkesinambungan. 

"Kita tahu Aceh merupakan daerah yang dilanda konflik selama 32 tahun. Kemudian tak cukup di situ, pada 2004 lalu Aceh juga dilanda bencana tsunami. Kita berharap pada tahun 2020 mendatang, Aceh bisa selangkah lebih maju. Minimal dari 10 target, ada tiga target yang tercapai. Dan kalau bisa, segeralah keluar dari zona daerah termiskin se-Sumatera, itu tugas berat pemerintah ke depan," pungkasnya. (sm)