Ilustrasi Nakes. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Langsa - Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid menyebut tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk membayar insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19.

Pembayaran insentif sudah menunggak enam bulan. Marzuki pun menemui Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk meminta bantuan pembayaran insentif tersebut.

”Kami kewalahan karena tidak lagi mempunyai anggaran akibat dua kali pemotongan dana alokasi umum senilai Rp 50 miliar,” kata Marzuki, Sabtu (11/9/2021).

Wali Kota Langsa merupakan satu dari sepuluh kepala daerah yang ditegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akibat terlambat membayar insentif tenaga kesehatan daerah yang menangani pandemi Covid-19. Setelah mendapat teguran tersebut, Marzuki menemui Gubernur Aceh untuk meminta bantuan anggaran.

Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 berpose di depan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Marzuki mengatakan, mereka tidak lagi mempunyai anggaran yang memadai untuk membayar insentif nakes yang sudah menunggak enam bulan. Selain karena pemotongan dana alokasi umum, kekurangan anggaran juga disebabkan pengalokasian ulang APBD Kota Langsa selama pandemi Covid-19. Ia pun berharap bisa mendapat bantuan anggaran dari provinsi.

”Langsa sendiri membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sekitar Rp 30 miliar. Anggaran itu, antara lain, untuk membayar insentif tenaga kesehatan,” kata Marzuki.

Nova menyebutkan, pada prinsipnya, Pemerintah Aceh setuju membantu pembayaran insentif tenaga kesehatan yang seharusnya dibayarkan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut pun sudah disampaikan kepada wali kota dan bupati se-Aceh.

Namun, pemberian bantuan itu harus sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus mempertimbangkan ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021.

”Pemerintah Aceh pun siap membantu Langsa dan kabupaten/kota lainnya jika kedua syarat itu terpenuhi,” kata Nova.

Namun, penyaluran bantuan itu, kata Nova, harus melalui mekanisme APBA-Perubahan. Ia mengatakan, di tingkat kebijakan dia dan kepala daerah se-Aceh sudah setuju untuk membantu pembayaran insentif tenaga kesehatan.[kompas.id]