DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Integritas Rekrutmen Komisoner Komisi Informasi Aceh (KIA) yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MaTa, LBH Banda Aveh dan Flower minta seleksi Komisioner KIA 2020-2024 harus bebas dari intervensi politik.

Hal tersebut mereka lakukan, mengingat Komisoner KIA periode 2016 - 2020 akan segera berakhir.

Merespon hal tersebut, kini Pemerintah Aceh telah membentuk panitia seleksi untuk menjaring calon Komisioner KIA periode 2020-2024. Dan juga, pada 24 Juni 2020, Pansel telah membuat pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota Komisioner KIA.

Melihat hal tersebut, LSM MaTa, LBH Banda Aceh, dan Flower mengingatkan dalam pemilihan Komisioner KIA dapat mewujudkan keterbukaan informasi di Aceh.

Hafidh, selaku juru bicara Pokja mengingatkan akan pentingnya keterlibatan publik dalam proses perekrutan calon anggota Komisioner KIA yang saat ini tengah berlangsung.

"Kami berharap Tim Seleksi Anggota KIA nantinya mampu menjaga independensi dan menolak segala intervensi politik," kata Hafidh.

Ia berpendapat bahwa, dalam melahirkan Komisioner KIA yang berkualitas, kapabilitas yang dapat diuji kepatutannya oleh DPRA.

"Dengan demikian, Pansel harus bebas dari intervensi politik. Jika berharap Komisioner KIA yang terpilih kedepannya dapat benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik," jelas Hafidh.

Ia selaku juru bicara Pokja berharap, Pansel dapat membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk memantau. Terlebih terlibat aktif dalam proses seleksi ini.

"Hal ini cukup dimungkinkan. Sebagaimana dalam amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengajukan pendapat terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan". (IDW).