Pengamat sekaligus Akademisi Universitas Abulyatama, Usman Lamreung. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat sekaligus Akademisi Universitas Abulyatama, Usman Lamreung ikut menanggapi perihal realisasi proyek multiyears Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru Singkil-Telaga Bakti Kabupaten Aceh Singkil dengan anggaran 68,9 miliar, diperkirakan baru 10 persen realisasinya.

Usman mengatakan, hal itu menandakan ada masalah di rekanan sebagai pemenang proyek, sejak bulan Desember 2020 tanda tangan kontrak dan seharusnya saat ini progresnya sudah 80 persen. Namun, nyatanya rekanan tidak konsisten dan komitmen dengan mandat yang sudah diberikan.

"Saya melihat lemah pengawasan dan tidak tegasnya Dinas PUPR Aceh, kabarnya Dinas PUPR sudah menegur tujuh kali, sepertinya tidak ada perkembangan dari rekanan. Jika hal itu benar seharusnya Dinas PUPR mengambil tindakan tegas putus kontrak, bila tiga kali berturut-turut tidak melakukan progres," jelasnya dengan tegas kepada Dialeksis.com, Jumat (22/10/2021).

Menurut, apabila rekanan tidak konsisten menjalankan kontrak pekerjaan bisa diputuskan atau di blacklist, kenapa harus dibiarkan, malah harus tujuh kali melayangkan surat teguran tanpa ada tindakan apapun.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova Iriansyah terus membuat masyarakat Aceh Singkil kecewa, tidak konsisten dan becus dalam merealisasikan program yang sudah masuk dalam APBA 2021, seperti ada kesengajaan agar proyek tersebut tidak selesai.

Usman Lamreung selaku Peneliti Emirates Development Research (EDR) menegaskan, jika hal demikian kian terjadi akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat Aceh Singkil dengan Pemerintah Aceh semakin rendah. Karena kondisi di lapangan pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan dan dinantikan masyarakat setempat.

"Pemerintah Aceh tidak becus dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam realisasi anggaran, khususnya macet realisasi pembangunan peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru Singkil-Telaga Bakti. Begitu panjang waktu tersedia yang seharusnya pembangunan jalan tersebut di akhir tahun selesai," ujarnya dengan nada kesal.

Lanjutnya, sepertinya tolak tarik kepentingan dan hubungan komunikasi politik DPRA dan Pemerintah Aceh, bisa saja salah satu penyebab berbagai program terlambat diselesaikan dan imbasnya berbagai pembangunan bermasalah.

"Harapan masyarakat Singkil jalan tersebut bisa diselesaikan pada tahun ini, tentu pasti ada solusi secara administrasi, dan DPRA harus mendorong pemerintah Aceh agar program-program besar dengan anggaran besar bisa direalisasikan, agar pada tahun 2021 ini tidak membengkak SILPA," tutupnya dengan penuh keyakinan.