Muhammad Sabar, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) Aceh Utara, mengecam pengadaan empat mobil mewah untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui tender senilai 7,3 miliar.

Wakil Ketua BEM Unimal, Muhammad Sabar menilai pimpinan DPRA yang baru dilantik tidak memiliki sense of crisis yang menunjukkan sebagai wakil rakyat yang bijak dan peduli kepada rakyat. Bukan malah menunjukkan kemewahan, tapi pimpinan harus menunjukkan kesederhanaan.

"Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh berada di peringkat pertama penduduk miskin di Sumatera sebesar 15,68 persen. Seharusnya pimpinan DPRA dengan kondisi seperti ini, mereka harus melakukan program-program yang pro rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan," M. Sabar melanjutkan.

"Kami sangat kecewa terhadap pimpinan DPRA, baru saja dilantik sudah semena-mena untuk membeli mobil mewah dengan menggunakan APBA. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan tidak berpihak kepada rakyat," kata Wakil Ketua BEM Unimal.

Menurutnya, keempat pimpinan DPRA bisa menggunakan mobil dinas pimpinan sebelumnya yang masih layak digunakan. Bahkan harga mobil mewah tersebut lebih mahal daripada pesawat Shark milik Irwandi Yusuf Gubernur non aktif Acèh yang harga pesawatnya 1,8 M.

"Saya tegaskan agar tender pembelian mobil tersebut dibatalkan karena harga mobil pimpinan DPRA sangat tidak merakyat. Sebagai perbandingan, periode lalu wakil ketua DPRA menggunakan mobil (Toyota) Harrier dan kali ini pasti lebih mewah lagi dengan anggaran sebanyak itu. Kursi DPRA dijadikan ajang pengadaan mobil baru," tegasnya.

"Kita menolak dan mengecam pengadaan mobil baru dengan menggunakan APBA sebanyak itu. Jika memang tender pengadaan mobil tersebut masih tetap dilaksanakan, ke depan akan banyak elemen sipil termasuk mahasiswa yang akan mengawal dan mengecam hal ini. Jangan sampai masyarakat Acèh dan mahasiswa tidak ada lagi kepercayaannya terhadap pimpinan DPRA. Jadi, pimpinan DPRA jangan suka bermain-main dengan anggaran negara yang mestinya digunakan untuk kebutuhan rakyatnya," lugas M. Sabar yang juga kuliah di Fakultas Pertanian Unimal.

"Kami menyarankan agar DPRA tetap fokus dengan permasalahan saat ini yang terjadi di Aceh. Salah satunya perumusan Qanun Acèh yang belum kunjung usai hingga saat ini, melanjutkan dana otsus dan penggunaan dana otsus tepat sasaran, mungkin itu lebih penting dari pada mobil mewah yang hanya meneteskan air mata rakyat," tutup M. Sabar. (rls)