DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) dibangun untuk membangun persamaan persepsi dan tempat mendiskusikan terkait persoalan kebijakan strategis di parlemen Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Iskandar Usman Al-Faraqi kepada Dialeksis.com, Selasa, (9/7/2019).

"Dimana saja koalisi itu lumrah sekali, baik ditingkat nasional maupun dilevel provinsi. Hal ini merupakan kebijakan masing-masing partai yang memiliki kursi di parlemen," ujar Iskandar. 

Ia menegaskan latar belakang terbangunnya KAB periode kedua ini bukan karena ada target pembangunan yang belum tercapai pada pembentukan koalisi periode sebelumnya. 

"Siapa bilang belum tercapai. Capaian yang kita dapat itu kan ada yang terpublikasi dan tidak terpublikasi. Tapi tentunya ini merupakan target-target yang menyangkut kebijakan di legislatif terkait dengan kebijakan pembangunan," jelasnya.

"Justru dengan adanya koalisi ini kita berharap akan terus melahirkan kebijakan-kebijakan yang konkrit untuk pembangunan Aceh dimasa yang akan datang," tambah politisi PA asal Aceh Timur ini.

Iskandar pun tidak menampik adanya kebijakan politik yang menjadi focus utama yang menjadi target KAB. Namun, sebut Iskandar, hal itu tergantung dari arahan dan masukan dari Ketua Umum KAB Muzakir Manaf alias Mualem. 

"Kita tetap menunggu arahan dari Ketua Umum KAB Mualem. Kebijakan dan arahan seperti apa yang menyangkut politik lokal, dan juga menyikapi perkembangan politik nasional di Aceh," tegasnya.

Ia kembali menegaskan, KAB periode 2014-2019 tetap akan mengawal seluruh keputusan politik yang dikeluarkan KAB.

"Periode berikutnya (2019-2024) akan memiliki komposisi yang baru. Kita kan bertambah beberapa partai lokal, PNA, SIRA, dan PA sendiri. Ini tentu akan ada juga kebijakan yang lebih bagus, misalnya mengawal kekhususan Aceh seperti UUPA, MoU Helsinki dan sebagainya," kata Iskandar.

Ketua Umum KAB Mualem saat dihubungi Dialeksis.com mengatakan keputusan membentuk Koalisi Aceh Bermartabat untuk saat ini sudah final.

"Ya, buat sementara. Terimong geunaseh," ucapnya singkat.

Sementara itu, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Khairul Amal mengatakan bergabungnya PKS dalam KAB didasari oleh beberapa alasan dalam mewujudkan keinginan masyarakat Aceh.

"Kita ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, implementasi UUPA secara konsisten, dan terwujudnya kesejahteraan rakyat," ujar Khairul kepada Dialeksis.com melalui pesan singkatnya, Selasa, (9/7/2019). 

Seperti yang sudah diketahui, Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) telah terbentuk sejak 2014 lalu. Saat itu, KAB diisi oleh Partai Aceh, Demokrat, PAN, Gerindra. Kemudian, Partai Golkar, PKS, PPP, serta Partai Nasdem. Mereka menguasai 74 kursi dari total 81 kursi di DPRA. 

Saat ini, untuk periode 2019-2024 KAB diisi oleh PA (18) kursi, Gerindra (8), PKS (6), PAN (6), PNA (6), SIRA (1) dan PKPI (1). (imd)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) dibangun untuk membangun persamaan persepsi dan tempat mendiskusikan terkait persoalan kebijakan strategis di parlemen Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Iskandar Usman Al-Faraqi kepada Dialeksis.com, Selasa, (9/7/2019).

"Dimana saja koalisi itu lumrah sekali, baik ditingkat nasional maupun dilevel provinsi. Hal ini merupakan kebijakan masing-masing partai yang memiliki kursi di parlemen," ujar Iskandar. 

Ia menegaskan latar belakang terbangunnya KAB periode kedua ini bukan karena ada target pembangunan yang belum tercapai pada pembentukan koalisi periode sebelumnya. 

"Siapa bilang belum tercapai. Capaian yang kita dapat itu kan ada yang terpublikasi dan tidak terpublikasi. Tapi tentunya ini merupakan target-target yang menyangkut kebijakan di legislatif terkait dengan kebijakan pembangunan," jelasnya.

"Justru dengan adanya koalisi ini kita berharap akan terus melahirkan kebijakan-kebijakan yang konkrit untuk pembangunan Aceh dimasa yang akan datang," tambah politisi PA asal Aceh Timur ini.

Iskandar pun tidak menampik adanya kebijakan politik yang menjadi focus utama yang menjadi target KAB. Namun, sebut Iskandar, hal itu tergantung dari arahan dan masukan dari Ketua Umum KAB Muzakir Manaf alias Mualem. 

"Kita tetap menunggu arahan dari Ketua Umum KAB Mualem. Kebijakan dan arahan seperti apa yang menyangkut politik lokal, dan juga menyikapi perkembangan politik nasional di Aceh," tegasnya.

Ia kembali menegaskan, KAB periode 2014-2019 tetap akan mengawal seluruh keputusan politik yang dikeluarkan KAB.

"Periode berikutnya (2019-2024) akan memiliki komposisi yang baru. Kita kan bertambah beberapa partai lokal, PNA, SIRA, dan PA sendiri. Ini tentu akan ada juga kebijakan yang lebih bagus, misalnya mengawal kekhususan Aceh seperti UUPA, MoU Helsinki dan sebagainya," kata Iskandar.

Ketua Umum KAB Mualem saat dihubungi Dialeksis.com mengatakan keputusan membentuk Koalisi Aceh Bermartabat untuk saat ini sudah final.

"Ya, buat sementara. Terimong geunaseh," ucapnya singkat.

Sementara itu, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Khairul Amal mengatakan bergabungnya PKS dalam KAB didasari oleh beberapa alasan dalam mewujudkan keinginan masyarakat Aceh.

"Kita ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, implementasi UUPA secara konsisten, dan terwujudnya kesejahteraan rakyat," ujar Khairul kepada Dialeksis.com melalui pesan singkatnya, Selasa, (9/7/2019). 

Seperti yang sudah diketahui, Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) telah terbentuk sejak 2014 lalu. Saat itu, KAB diisi oleh Partai Aceh, Demokrat, PAN, Gerindra. Kemudian, Partai Golkar, PKS, PPP, serta Partai Nasdem. Mereka menguasai 74 kursi dari total 81 kursi di DPRA. 

Saat ini, untuk periode 2019-2024 KAB diisi oleh PA (18) kursi, Gerindra (8), PKS (6), PAN (6), PNA (6), SIRA (1) dan PKPI (1). (imd)